Logo PPP

DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

Menyoal Revisi UU MD3 yang Cacat Konstitusi

09 Februari 2018 - 22:25:44 | 137

Share: Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram

thumbnail

PPP.OR.ID -  Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) sampai saat ini menegaskan  menolak putusan revisi UU MD3, meskipun mayoritas fraksi dan pemerintah sudah sepakat. Ketua Fraksi PPP Reni Marlinawati menyebut revisi tersebut cacat secara konstitusi.

"Bagi PPP, rancangan revisi UU MD3 yang kemarin diputus dalam rapat Baleg dengan pemerintah cacat konstitusi," kata Reni di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (9/2/2018).

Reni mengkritik soal penambahan kursi pimpinan DPR, MPR, DPD, yang dilakukan dengan memberikan langsung jatah tersebut berdasarkan urutan pemenang Pemilu 2014.

"Rancangan UU Pasal 427 (UU MD3) itu, di situ memang penambahan itu dilakukan dengan cara diberikan. Padahal putusan Mahkamah Konstitusi, harusnya penambahan itu dilakukan dengan cara dipilih," ujarnya.

"Nah itulah kenapa, kalau mau dilakukan penambahan maka mekanismenya harus dipilih. Dipilih dengan cara bagaimana? Dengan suara terbanyak. Kalau toh langsung penetapan, basisnya harus kepada suara terbanyak," imbuhnya.

Keputusan menambah 1 pimpinan DPR, 3 pimpinan MPR, muncul dalam rapat yang digelar hingga Kamis dini hari (8/2). Delapan fraksi setuju, kecuali PPP dan Nasdem. Namun, hasil rapat di tingkat baleg ini baru akan disahkan pada sidang paripurna pada 14 Februari mendatang. (Af)