Logo PPP

DEWAN PENGURUS PUSAT
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

Pandangan PPP Tentang Negara Islam

15 Agustus 2017 - 20:59:55 | 641

Share: Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram

thumbnail

PPP.OR.ID - Mendirikan negara sebenarnya telah menjadi kebutuhan fundamental umat manusia. Yang demikian itu karena manusia pada dasarnya adalah makhluk social, yang tidak mungkin berdiri sendiri-sendiri. Mereka membutuhkan suatu perkumpulan dan komunitas, yang dalam lingkup yang lebih besar dikenal dengan negara. Dengan adanya negara, urusan-urusan social anggota masyarakat dapat diatur dan ditertibkan, sebab tanpa organisasi dan pemimpin masyarakat akan mengalami kekacauan. Karena itu, kita mengenal dalam sejarah adanya sejumlah negara yang telah berdiri jauh sebelum kelahiran Islam.

Islam dating dengan menempatkan manusia sebagai pemimpin (khalifah). Dalam al-Baqarah [2]:30  yang berbunyi:

“Dan ingatlah tatkala Tuhanmu berkata kepada para malaikat, ‘Sesungguhnya Aku (Allah) akan menciptakan seorang khalifah (pemimpin) di muka bumi.”

Dalam al-An’am [6]:165, Allah berfirman:

“Dan Dia (Allah) yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di muka bumi dan Dia mengangkat sebagian kamu atas sebagian lain beberapa derajat untuk menguji apa yang telah diperintahkan kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu cepat dalam memberikan hukuman dan Dia Maha Pengampun lagi Penyayang.”

Ayat ini mengisyaratkan bahwa manusia membutuhkan organisasi, sebab tanpanya pemimpin tidak mungkin terwujud. Lebih jauh, negara memiliki peran penting bagi penegakan ajaran-ajaran agama. Seperti dikemukakan oleh Ibn Taymiyah,

“Sesungguhnya wilayah bagi persoalan (kemasyarakatan) manusia merupakan salah satu kewajiban terpenting agama, bahkan agama tidak mungkin tegak tanpanya.”

Sementara itu al-Ghazali menyatakan:

“Kekuasaan politik sangat penting bagi ketertiban dunia, dan ketertiban agama sangat penting bagi tercapainya kebahagiaan di akhirat.”

Dari uraian di atas dapat digarisbawahi bahwa mendirikan negara merupakan suatu kewajiban, sebab tanpanya kehidupan social yang tertib dan damai tidak akan tercapai dan ajaran-ajaran agama tidak dapat ditegakkan dengan baik. Ini sejalan dengan kaidah:

“Sarana yang tanpanya suatu kewajiban tidak dapat dilaksanakan hukumnya wajib.”

Pertanyaannya kemudian, apakah negara yang didirikan oleh umat Islam harus Negara Islam secara formal ataukah secara substansial? Sebagian orang berpandangan bahwa negara yang mesti dibentuk oleh umat Islam adalah Negara Islam. Hal itu karena ada doktrin teologis dalam al-Quran (al-Ma’idah: 44-47) yang berbunyi sebagai berikut,

“Barangsiapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan Allah, ia adalah termasuk orang-orang kafir.”

“Barangsiapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan Allah, ia adalah termasuk orang-orang zalim.”

“Barangsiapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan Allah, ia adalah termasuk orang-orang kafir.”

Ayat-ayat ini oleh sebagian pihak ditafsirkan sebagai perintah pendirian Negara Islam, atau negara yang menerapkan sepenuhnya hokum dan syariat Islam. Sebab, syariat Islam tidak mungkin dapat dilaksanakan secara utuh jika negaranya tidak berbentuk Negara Islam. Dengan kata lain, sebuah negara dapat disebut sebagai Negara Islam manakala penerapan syariat Islam dilaksanakan secara utuh.

Akan tetapi, ayat di atas sebenarnya lebih menekankan pada pelaksanaan hukum sesuai dengan ketentuan Allah, bukan untuk mendirikan Negara Islam. Dengan kata lain, ayat-ayat di atas memerintahkan pendirian negara yang menjalankan hokum dan undang-undang, bukan atas kemauan sendiri-sendiri. Hal itu menjadi prasyarat utama berdirinya negara, sebab negara tanpa hokum justru akan mengacaukan tujuan negara, yaitu ketertiban social. Lebih jauh, sebagian mufassir mengartikan ma anzalallah dengan segala sesuatu yang dianugerahkan Allah, selain wahyu. Ini bisa meliputi akal pikiran, tradisi dan adat-istiadat, lingkungan dan sebagainya. Dengan kata lain, hokum bisa saja memiliki sumber selain al-Quran (wahyu), sehingga ada kaidah yang mengatakan bahwa “adat-kebiasaan dapat menjadi hokum”. Di samping itu, hokum harus ditegakkan secara adil, yang menjadi tujuan dibentuknya hokum itu sendiri.

Indonesia adalah negara dengan penduduk mayoritas beragama Islam, tetapi tidak menjadikan negara ini Negara Islam. Seperti disinggung di muka, keinginan untuk mendirikan Negara Islam di Indonesia memang ada saat perumusan konstitusi sebelum merdeka. Akan tetapi, dengan berbagai argument dan pertimbangan serta sikap lapang dada umat Islam melalui para pemimpinnya, Indonesia akhirnya diputuskan sebagai Negara Pancasila. Peristiwa ini seringkali oleh sejumlah pihak dikatakan sebagai kekalahan umat Islam sehingga seolah-olah selalu menjadi ancaman manakala kelompok Islam berkuasa. Misalnya, ketika ada upaya menghidupkan kembali Piagam Jakarta, hal itu dipandang sebagai upaya penerapan syariat Islam, yang akan berujung pada pendirian Negara Islam.

Seperti dirumuskan dalam tujuannya, PPP sebenarnya bercita-cita bagi “terwujudnya masyarakat madani yang adil dan makmur, sejahtera lahir-batin dan demokratis dalam wadah NKRI.” Artinya, PPP tetap konsisten dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, bukan Negara Islam. Ini sejalan dengan semangat Piagam Madinah yang tidak menyebutkan secara eksplisit Negara Islam, tetapi negara yang di dalamnya hak-hak setiap warga dihormati dan dijamin dengan baik. Pendeknya, meskipun berasas Islam, PPP menghendaki masyarakat Islami yang dapat mewarnai dan mengisi NKRI, bukan Negara Islam. Ini juga yang menjadi tujuan beberapa organisasi social keagamaan, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, yang berusaha menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam demi terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Hanya saja, NU memilih mazhab Islam ahlussunnah wal jamaah dalam penerapan syariat Islam tersebut. Lebih jauh, fakta menunjukkan bahwa Negara Islam yang ada saat ini, seperti di Pakistan, Iran dan lain sebagainya, justru menampilkan wajah yang kurang baik dalam bernegara. Di negara-negara tersebut nilai-nilai substansial Islam, seperti penghargaan dan penegakan hak asasi manusia malah kurang memeroleh perhatian.

Di samping itu, ayat-ayat yang dikemukakan di atas sebenarnya adalah perintah penegakan syariat Islam, dan bukan pendirian Negara Islam. Pertanyaannya, apakah penegakan syariat Islam hanya dapat diwujudkan dalam Negara Islam? Apakah tingkat kesalehan warga negara dapat diraih oleh mereka yang hidup dan tinggal di Negara Islam saja? Dalam penelitiannya yang berjudul Faithlines: Muslim Concepts of Islam and Socienty (2002), Riaz Hassan mengemukakan bahwa tingkat kesalehan masyarakat Muslim Indonesia jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat kesalehan mereka yang hidup di Pakistas. Padahal. Indonesia bukanlah Negara Islam, sementara Pakistan menamakan diri sebagai Republik Islam Pakistan. Ini menunjukkan bahwa Negara Islam tidak secara otomatis dapat meningkatkan kesalehan warga negaranya.

Jika penerapan syariat Islam merupakan inti Negara Islam, dalam Islam diakui adanya prinsip berangsur-angsurnya penerapan hokum Islam (tadarruj fi al-tasyri’). Artinya, meskipun bukan Negara Islam, pelaksanaan syariat Islam di Indonesia terus mengalami kemajuan pesat. Disahkannya berbagai undang-undang yang terkait dengan khidupan umat Islam, seperti hokum keluarga, undang-undang peradilan, hokum ekonomi syariah dan lain sebagainya menunjukkan bahwa syariat Islam dapat terlaksana dengan baik secara bertahap.

Sementara itu, dalam survey yang dilakukan oleh Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Jakarta tentang pelaksanaan syariat Islam (2001-2004), masyarakat Islam justru memberikan respon yang tidak jelas. Mereka umumnya menghendaki pelaksanaan syariat Islam, namun ketika memasuki masalah-masalah potong tangan, hukuman mati dan sebagainya, mereka malah tidak menghendakinya. Ini menunjukkan bahwa di kalangan masyarakat Islam sendiri, gagasan penerapan syariat Islam belum menunjukkan gambaran yang jelas. Karena itu, pendirian Negara Islam yang diasumsikan dapat menjadi wadah pelaksanaan syariat Islam secara total tidak menjadi cita-cita utama masyarakat Islam Indonesia.

Dari uraian di atas, PPP memandang pendirian Negara Islam bukanlah tujuan. Yang lebih penting bagi PPP adalah bagaimana masyarakat Islam Indonesia dapat melaksanakan ajaran-ajaran Islam, sehingga kesejahteraan lahir dan batin mereka tercapai. Dengan begitu, mereka akan menjadi warga yang ber-ketuhanan sesuai dengan yang dikehendaki dasar negara ini, Pancasila.