Logo PPP

DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

Pasca Putuskan MK, PPP Ajukan Revisi UU Adminduk

09 November 2017 - 15:07:53 | 202

Share: Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram

thumbnail

PPP.OR.ID - Pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang UU Administrasi Kependudukan (Adminduk), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) angkat bicara.

Menurut Ketua Umum PPP M. Romahurmuziy, diperlukan perubahan terhadap regulasi tersebut. Adapun regulasi yang perlu direvisi yakni Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk).

"Dengan adanya putusan MK tersebut, ke depan segera dilakukan revisi dan kami akan melakukan mengajuan draf revisi UU Adminduk," paparnya dalam keterangan pers, Kamis (9/11/2017).

M. Romahurmuziy merasa keberatan, keputusan MK dianggap tidak senada dengan sila pertama Pancasila, bahwa negeri ini adalah negeri yang berketuhanan.

"Kami menyesalkan keputusan tersebut. Agak sulit mengembangkan pemikiran bahwa sebuah negeri yang berketuhanan, tetapi tidak memiliki agama," pungkasnya.

Dalam putusannya, Majelis Hakim MK berpendapat bahwa kata “agama” dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) bertentangan dengan UUD 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bersyarat sepanjang tidak termasuk penganut aliran kepercayaan. (Oky)