Logo PPP

DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

Pemilihan Daerah Lewat DPRD, Fraksi PPP Sarankan Jangan Buru-buru Ditolak

11 April 2018 - 17:03:20 | 102

Share: Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram

thumbnail

PPP.OR.ID - Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengungkapkan, pihaknya menyarankan agar tak perlu menolak terkait dengan wacana Kepala Daerah dipilih melalui DPRD yang kembali dikemukakan.

Beliau menyebut, hal itu ditengarai oleh banyaknya Calon Kepala Daerah yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018.

“Soal Pilkada dikembalikan melalui DPRD, PPP meminta agar wacana ini jangan buru-buru ditolak. Mari bersama-sama kita lakukan kajian dari berbagai aspek multi disiplin terkait,” ujar beliau, Rabu (11/4/2018).

Senada dengan itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PPP tersebut menambahkan, pihaknya melihat bahwa keinginan untuk mengembalikan Pilkada itu bukan tanpa argumentasi. Bukan tanpa alasan, sebab hal itu diadakan karena adanya konflik horisontal yang terjadi di masyarakat menjelang Pilkada 2018.

“Tidak hanya terkait dengan realitas banyak kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi saja akibat mereka melakukan upaya pengembalian biaya-biaya politik yang tinggi ketika pencalonan dan proses Pilkada,” imbuh beliau.

Kendati demikian, Arsul Sani menilai, pihaknya tidak memungkiri usulan yang menuai pro dan kotra tersebut, yangmana berbenturan dengan prinsip kedaulatan rakyat. Sebab, menurut beliau, kedaulatan rakyat sudah terscermin sejak Pemilihan Legislatif.

“Ini soal sudut pandang, kedaulatan rakyat kan sudah diwujudkan dalam Pileg yang memilih wakil rakyat yang idealnya ketika memilih Cakada pun harus melihat yang didukung rakyat. Kedua, lihatlah sila ke-4,” pungkas beliau. (Ch)