Logo PPP

DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

Pemkot Banda Aceh Minta Solusi Secepatnya Soal Realisasi Dana Desa

10 April 2018 - 19:27:32 | 90

Share: Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram

thumbnail

PPP.OR.ID - Wakil Ketua (Waktum) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Banda Aceh, Muhammad Ben Umar, SE meminta, agar Pemerintah Kota Banda Aceh melalui BPM Kota Banda Aceh dapat memberikan perhatian serius dengan melakukan pendampingan kepada pemerintah Gampong.

Hal itu, dilakukan untuk menyikapi berita harian serambi Indonesia (9/4) tentang banyaknya Gampong yang belum mencairkan Dana Desa termasuk Kota Banda Aceh. Ini perlu segera dilakukan, agar kendala yang dihadapi para Keuchik di Gampong dapat segera diatasi.

“Pengelolaan dana desa yang jumlahnya relatif besar bagi sebuah Gampong merupakan tanggung jawab dan kerja yang berat, hal ini dibutuhkan kemampuan dan pengalaman bagi para Keuchik dan Perangkat Gampong,” ujar Ben Umar, Senin (9/4/2018).

Oleh sebab itu, pihaknya meminta kepada Pemkot melalui BPM Kota Banda Aceh untuk melakukan koordinasi dengan para Camat, Keuchik, dan Pendamping Desa terhadap kendala yang mereka hadapi. Sehingga, nantinya segera mendapatkan solusi penyelesaian terhadap permasalahan yang ada.

Selain itu, beliau menambahkan, BPM juga diminta melakukan pembekalan, pelatihan dan pendampingan yang serius kepada para Keuchik, Sekdes, TPG dan Perangkatnya dalam hal pengelolaan dan pelaporan Dana Desa.

“Walupun kita tau selama ini sudah ada pendamping desa yang dikirim ke masing-masing Gampong, namun hal ini belumlah maksimal apa lagi masih ada beberapa dari pendamping desa yang ternyata masih tidak mengusai terhadapat tupoksi mereka,” ungkap beliau.

Senada dengan hal itu, beliau juga meminta kepada Pemkot Banda Aceh, agar jangan selalu menyalahkan Pemerintahan Desa (Keuchik) terkait terhambatnya pencairan dana desa, karena memang mereka masih perlu dilakukan pembinaan yang berkelanjutan.

“Agar suatu saat mereka bisa mandiri, apalagi terkait masalah pembuatan LPJ, hal ini perlu mendapatkan pembekalan dan pelatihan yang khusus agar kedepan tidak lagi terjadi kendala dalam pencairan,” jelas beliau.

Oleh karena itu, imbuh beliau, agar pencaiarannya tidak terhambat, maka BPM Kota diharapkan agar dapat menyikapi masalah ini secara serius. Tentu dengan melibatkan para camat dan pendamping desa yang telah ditunjuk. (Ch)