Logo PPP

DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

Peringati Hardiknas 2018, Inilah Sikap Fraksi PPP DPR RI

02 Mei 2018 - 16:08:20 | 138

Share: Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram

thumbnail

PPP.OR.ID - Memperingati momentum Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) yang jatuh tepat 02 Mei 2018, Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPR RI, Reni Marlinawati menyuarakan beberapa langkah kebijakan terkait pendidikan di tanah air.

Menurut Srikandi PPP itu, bidang pendidikan menjadi cara yang paling tepat untuk memperkuat sumber daya manusia (SDM).

“Komitmen pemerintah yang menjadikan tahun 2018 untuk memperkuat SDM Indonesia harus didukung dengan cara memperkuat sektor pendidikan di Indonesia. Pendidikan merupakan investasi yang tak bernilai harganya,” kata Reni Marlinawati dalam keterangan tertulisnya pada ppp.or.id, di Jakarta, Rabu (2/5/2018).

Reni mengungkapkan, sejumlah persoalan di dunia pendidikan juga masih mengemuka di publik, yakni persoalan kualitas tenaga pendidik yang tidak merata, sekolah belum ramah anak serta akses sekolah bagi kelompok marjinal.

Berdasarkan penelitian Right to Education Index (RTEI), terungkap dari sejumlah indikator tersebut, indeks pendidikan Indonesia pada tahun lalu masih di bawah Philipina bahkan Ethopia. Temuan ini harus menjadi perhatian semua pihak.

“Penguatan pendidikan karakter anak didik melalui jalur pendidikan harus senantiasa dilakukan oleh penyelenggara pendidikan. Penguatan karakter tersebut meliputi akhlak, moral, serta nasionalisme yang dapat menjadi modal dasar dalam menghadapi perkembangan zaman yang sangat dinamis. Jalur pendidikan menjadi jalan yang tepat untuk memastikan SDM Indonesia memiliki karakter khas Indonesia,” Anggota DPR yang duduk di Komisi X itu.

Reni melanjutkan, penguatan lembaga pendidikan keagamaan termasuk pesantren juga harus senatiasa menjadi perhatian negara. Pendidikan berbasis keagamaan dan pesantren terbukti telah membantu kerja negara dalam pencerdasan kehidupan bangsa.

“Oleh karenanya, kami senantiasa mendorong negara untuk menguatkan pendidikan keagamaan dan pesantren baik melalui politik anggaran dan politik legislasi. Salah satu yang Fraksi PPP DPR dorong dengan mengusulkan RUU Pondok Pesantren dan RUU Lembaga Pendidikan Keagamaan,” ujarnya

Selain itu, penguatan pendidikan berbasis vokasi semestinya semakin ditingkatkan untuk memastikan penyiapan angkatan kerja yang siap pakai. Persoalan di lapangan soal lulusan SMK yang banyak tidak tertampung dalam dunia kerja, semestinya dapat diselesaikan dengan melakukan koordinasi lintas kementerian seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Perindustrian serta Kementerian Ketenagakerjaan. 

Reni melanjutkan, dukungan kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah atas dalam memajukan pendidikan di Indonesia harus senantiasa menjadi pikiran utama para pimpinan lembaga. Momentum pilkada di 171 daerah se-Indonesia seharusnya menjadi ajang yang tepat untuk memastikan kebijakan kepala daerah harus mendorong pemajuan pendidikan di masing-masing daerah yang tertuang dalam politik anggaran maupun politik legislasi. Pemerataan kualitas pendidikan merupakan hal mendesak untuk segera dilakukan di seluruh Indonesia.

“Berkaitan dengan momentum peringatan hari pendidikan nasional, sinyalemen yang disampaikan Kepala BIN soal tiga kampus sebagai tempat persemaian faham radikalisme sungguh mengejutkan. Data BIN tersebut perlu diklarifikasi kembali, kampus mana saja yang dimaksud? Bagaimana pola penyebaran faham radikalisme di kampus tersebut? Berapa jumlah mahasiswa yang terindikasi terpapar faham radikalisme tersebut?," ujarnya.

"Apakah pengawasan terhadap proses pembelajaran dan bahan ajar atau kontrol mata kuliah tidak dilakukan? Apakah paham itu dari mata kuliah yang disampaikan atau didapatakan oleh mahasiswa dari luar? Penting hal tersebut diungkap sebagai diklarifikasi agar tidak ada kampus atau pihak-pihak yang dirugikan”, sambungnya.

Menurut Reni Marlinawati, Menteri Riset Tekhnologi dan Pendidikan Tinggi (Ristek Dikti) , semestinya menjadi pihak yang bertanggungjawab atas data yang diungkap BIN tersebut. Terlebih, dalam Pasal 7 ayat (1) UU No 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi, posisi menteri sebagai pihak yang bertanggungjawab atas penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.

“Posisi menteri dalam penentuan Rektor Perguruan Tinggi Negeri cukup strategis sebagaimana tertuang dalam Pasal 8 dan 9 Permenristekdikti No 19/2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Perguruan Tinggi. Oleh karenanya, Menteri dan Rektor merupakan pihak yang memiliki peran penting untuk memastikan kampus tidak terpapar faham radikalisme,” pungkas Wakil Ketua Umum PPP, Reni Marlinawati. (Oky)