Logo PPP

DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

Pertahankan Unsur Pengadilan di UU Ormas

01 November 2017 - 15:46:42 | 108

Share: Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram

thumbnail

PPP.OR.ID – Revisi UU Ormas diberi tekanan agar unsur pengadilan tetap dimasukan, itulah salah satu poin yang diperjuangkan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

"Unsur pengadilan agar tetap dimasukan dalam UU Ormas, besaran sanksi pidana, lalu pihak penafsir Pancasila siapa," papar Wakil Sekretaris Jenderal PPP Achmad Baidhowi.

Lanjut Anggota Komisi II DPR itu mengatakan, di parlemen Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) akan menginisiasi usulan revisi undang-undang hasil pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas.

"Nanti pada masa sidang berikut pada kesempatan pertama akan diajukan naskah akademiknya," ungkap Achmad Baidhowi melalui keterangan persnya, Rabu (1/11/2017).

Politisi PPP itu juga membeberkan, saat ini fraksinya masih menyelesaikan draft rancangan undang-undang revisi. Salah satunya dengan mengundang stakeholder-stakeholder terkait.

Sebelumnya, F-PPP menargetkan revisi UU tersebut masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) Prioritas 2018. Sebab, peluang revisi masuk Prolegnas Prioritas 2018 sedang disusun oleh Badan Legislasi dan masih terbuka. (Oky)