Logo PPP

DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

Politisi PPP : Rencana Mendikbud Menghapus Pendidikan Agama itu Menabrak UU

17 Juni 2017 - 14:09:42 | 167

Share: Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram

thumbnail

PPP.OR.ID - Jakarta - Beredarnya pemberitaan di dunia pendidikan dengan dihapuskannya pendidikan Agama di sekolah, oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, ternyata menimbulkan polemik tersendiri. Dengan alasan peserta didik bisa belajar di Masjid, Pura, dan Gereja atau bisa juga, guru-guru di TPA atau Madrasah Diniyah datang ke sekolah memberikan pelajaran agama, dan itu semua bisa dimasukkan kedalam penilaian siswa di rapor.

"Kalau sudah dapat pelajaran agama di luar kelas, otomatis siswa tidak perlu lagi dapat pendidikan agama di dalam kelas. Nanti, akan kami atur teknisnya, agar pendidikan agama yang didapat di luar kelas atau sekolah itu disinkronkan dengan kurikulum," beber Muhadjir seperti diberitakan di Jpnn.

Sebenarnya wacana penghapusan pendidikan Agama bukanlah sesuatu hal yang baru, pada pertengahan 2015 lalu, Musdah Mulia Politisi PDI Perjuangan sempat melontarkan wacana kontroversial ini. Mengacu pada negara Singapura dan Australia yang berhasil mempunyai penduduk negeri yang dikenal sebagai orang yang tertib, disiplin dan juga toleran padahal mereka terdiri dari berbagai macam etnik, bahasa dan juga agama.

Tidak aneh jika pernyataan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy ini menuai kritikan. Ketua Fraksi PPP DPR Reni Marlinawati mengatakan, "Pendidikan agama merupakan kurikulum yang wajib diajarkan di sekolah."

Bahkan kebijakan lima hari sekolah yang akan diberlakukan mulai tahun ajaran baru 2017/2018 pada Juli mendatang juga ditolak oleh Fraksi PPP, sebab kebijakan tersebut tak ubahnya seperti wacana full day school yang pernah menjadi polemik, apalagi ditambah dengan menghapus pelajaran Agama di sekolah. (sketsanews.com/SS)