Logo PPP

DEWAN PENGURUS PUSAT
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

Politisi PPP Amir Uskara Berharap Kebijakan Fiskal 2017 Mampu Mendorong Daya Saing Bangsa

12 Mei 2017 - 16:29:54 | 487

Share: Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram

thumbnail

PPP.OR.ID - Jakarta -Pemerintah harus mewaspadai potensi gejolak eksternal, terutama kawasan Eropa dan Tiongkok yang masih belum menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Tantangan ini akan berpengaruh terhadap postur dan pengelolaan APBN 2017. Meski demikian, pengelolaan anggaran negara tahun 2017, harus tetap mampu mendorong gairah ekonomi dan daya saing bangsa.

Pandangan itu disampaikan Kapoksi Badan Anggaran Fraksi PPP DPR RI, Amir Uskara, menanggapi disahkannya Rancangan Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 beserta Nota Keuangannya.

Pembiayaan pembangunan setiap tahun terus meningkat, sehingga harus ada indikator kuantitatif dan kualitatif yang menunjukkan kemajuan daya saing bangsa. Selain itu, kualitas pelayanan publik dan akses rakyat miskin terhadap pelayanan publik juga harus meningkat, dengan indikator peningkatan indek pembangunan manusia (IPM).

"Pembiayaan pembangunan mengalami peningkatan setiap tahun, tetapi pada sisi lain, belum ada kemajuan yang signifikan yang berhasil di capai dalam prestasi indeks daya saing, indeks logistik, indeks pembangunan infrastruktur,  dll. Anggaran untuk pendidikan sebesar 20 persen juga meningkat tiap tahun tetapi belum ada kemajuan dan prestasi indeks literasi, indeks kualitas pendidikan dan daya saing perguruan tinggi secara global. Seharusnya peningkatan anggaran setiap tahun diikuti dengan kemajuan perbaikan indeks pembangunan yang mencerminkan kemajuan sebuah bangsa," ujar Amir Uskara, anggota DPR dari Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan I.

Terkait dengan postur anggaran negara dan potensi besar yang menjadi tantangan bagi pengelolaan anggaran, menurut Amir, ada sejumlah persoalan strategis yang perlu memperoleh perhatian pemerintah, diantaranya:

Pertama, target peningkatan pendapatan negara yang di topang oleh penerimaan perpajakan dalam beberapa tahun ini selalu gagal mencapai target. Ini menunjukkan bahwa bukan hanya target yang ditetapkan terlalu tinggi, tetapi potensi ekonomi yang terus tumbuh belum diikuti dengan kemampuan sumber daya manusia dalam bidang perpajakan, sehingga penerimaan pajak belum optimal.

Kedua, pemerintah perlu melakukan optimalisasi dan efisiensi yang dapat mendukung penerimaan negara dari sektor penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Sementara dari sektor migas meski harga minyak mulai terangkat naik, tetapi justru berpotensi menjadi beban bagi perekonomian karena produksi minyak kita turun, sementara beban subsidi dan impor migas justru naik.

Ketiga, perlunya dilakukan perbaikan belanja pemerintah pusat dan daerah serta dana desa, baik dalam penyerapan anggaran maupun dalam percepatan proses Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)  dan tender proyek. Belanja pemerintah pusat dan daerah serta dana desa memberikan multiplier effect yang bisa dirasakan masyarakat melalui peningkatan uang beredar dan peningkatan daya beli masyarakat.

Keempat, meningkatkan kemandiran bangsa dan memutus ketergantungan pada pembiayaan asing (utang), impor barang dan pemakaian tenaga kerja asing. Indonesia memiliki kerentanan ekonomi yang tinggi karena peluang adanya defisit, baik dalam neraca modal, neraca jasa, dan transaksi berjalan barang dan migas. Kemampuan pemerintah memecahkan masalah struktural ini sangat penting guna menjawab daya saing dan ketahanan ekonomi bangsa. (parle-indonesia.com/TN)