Logo PPP

DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

Politisi PPP Hasrul Azwar Mendesak Pembangunan Kantor Imigrasi Gunung Sitoli Segera Direalisasikan

09 Mei 2017 - 14:47:08 | 184

Share: Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram

thumbnail

PPP.OR.ID - Anggota Komisi III DPR RI, Hasrul Azwar Harahap berharap Kanwil Kementerian Hukum dan HAM, khususnya Direktorat jenderal Imigrasi Sumatera Utara memprioritaskan pembangunan Kantor Imigrasi di Gunung Sitoli, Padang Sidempuan, dan Padanglawas, Sumatera Utara dalam tahun anggaran 2018 mendatang.

"Saya berharap agar Imigrasi memprioritaskan pembangunan kantor Imigrasi di Gunung Sitoli, Padang Sidempuan, Padanglawas, dan sekitarnya. Itu sangat membantu masyarakat sekitar yang ingin memperoleh passport khususnya passport perjalanan ibadah umrah dan haji. Bayangkan untuk memperoleh kuota pergi haji saja mereka harus bersabar hingga bertahun-tahun lamanya. Dan ketika kesempatan itu datang, mereka harus menempuh perjalanan berjam-jam untuk pembuatan passport nya," ujar Hasrul.

"Untuk pembuatan passport tersebut," lanjut Hasrul, "masyarakat harus terlebih dahulu ke Sibolga atau ke kota Medan yang sangat jauh dan jarak tempuhnya hingga lebih dari delapan jam lamanya." Hal tersebut menurut Politisi dari Fraksi PPP ini sangat menyulitkan dan memberatkan masyarakat setempat. Apalagi untuk masyarakat usia lanjut yang jumlahnya tidak sedikit. Oleh karena itu ia berharap agar pendirian atau pembangunan kantor Imigrasi di daerah tersebut segera direalisasikan.

Menjawab hal tersebut Kepala Kanwilkumham Sumatera Utara, Ibnu Chaldun mengatakan bahwa pihaknya telah menyusun program perioritas untuk tahun 2018. Salah satu program prioritasnya adalah pembangunan unit kerja layanan (UKL) di Kantor Imigrasi Kelas II Sibolga di Gunung Sitoli, Sumatera Utara Nias untuk tahun anggaran 2018. 

Tidak hanya itu, selain kantor Imigrasi, juga direncanakan pembangunan Balai Pemasyarakatan di lokasi tersebut. Oleh karena itu ia berharap dukungan Komisi III DPR RI, agar rencana tersebut dapat direalisasikan. (dpr.go.id/TN)