Logo PPP

DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

PPP : Aliran Kepercayaan Berbeda dengan Agama

11 November 2017 - 17:49:17 | 404

Share: Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram

thumbnail

PPP.OR.ID - Anggota Komisi IV DPR Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) Drs. Zainut Tauhid M.Si mengatakan, aliran kepercayaan berbeda dengan agama. Zainut Tauhid mengisyaratkan tak tepat bila aliran kepercayaan mengisi kolom agama di Kartu Tanda Penduduk (KTP), sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Frasa beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu sebagaimana yang termaktub pada Pasal 29 ayat (2) tersebut, mengandung pengertian kepercayaan yang merujuk pada agama, bukan kepercayaan yang terpisahkan dari ajaran agama," paparnya saat ditemui ppp.or.id, Jumat (10/11/2017).

Lanjut Zainud Tauhid mengomentari "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu", menurutnya bunyi Pasal 29 ayat 2 UUD NRI Tahun 1945 diatas mengatur tentang masalah agama, bukan aliran kepercayaan sebagaimana disebutkan pada BAB XI tentang Agama.”

Politisi PPP itu menambahkan, perbedaan agama dengan aliran kepercayaan tak boleh disamakan kedudukannya juga termuat dalam Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2). Ayat (1) berisi, "Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. "

Sedangkan bunyi ayat (2) adalah, "Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya." Menurut Zainut Tauhid, dipisahkannya agama dengan aliran kepercayaan tak lepas dari kearifan para perumus konstitusi terhadap realitas sosial di tanah air.

Meski demikian, Zainut Tauhid yang juga menjabat Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengungkapkan, tetap menghormati perbedaan agama, keyakinan, dan kepercayaan tiap warga negara. "Karena hal tersebut merupakan hak asasi manusia yang dilindungi oleh konstitusi," jelasnya.

Zainut Tauhid meminta pemerintah arif dan bijaksana dalam menerapkan putusan MK, agar tak terjadi kegaduhan di masyarakat. "Dan diharapkan mendengarkan aspirasi dari pimpinan ormas (organisasi kemasyarakatan) keagamaan dalam merumusan petunjuk pelaksanaannya," inginnya.

Kepada DPR, MUI pun menyarankan segera mengusulkan perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. "Agar disesuaikan dengan kebutuhan yang ada," tuntasnya. (Ay)