Logo PPP

DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

PPP: Hidupkan Pasal Hak Imunitas, Awal Matinya Demokrasi

13 Februari 2018 - 15:59:30 | 233

Share: Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram

thumbnail

PPP.OR.ID - Rapat paripurna dengan agenda pengesahan Rancangan Undang-undang perubahan kedua atas UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) telah resmi disahkan. Pengesahan tersebut banyak menjadi sorotan, salah satunya karena dihidupkannya Pasal 122 huruf K tentang ancaman pidana bagi penghina atau pengkritik DPR.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi mengatakan, pihaknya tidak sepakat dengan pengesahan pasal 122 huruf K tersebut.

“Pasal itu sebenarnya salah satu ketentuan yang kita tolak selain mengenai cara pengisian pimpinan MPR,” ujar Achmad Baidowi di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (13/2/2018).

Achmad Baidowi menambahkan, dengan adanya pasal tersebut dapat membunuh demokrasi yang telah dianut oleh Indonesia. Karena, hal itu dapat membatasi masyarakat saat mengkritik DPR.

Dalam hal ini, PPP juga mempersilahkan kepada masyarakat untuk menggugat ke Mahkamah Agung (MA), apabila keberadaan UU tersebut dirasa tidak sesuai.

“Kritikan terhadap DPR akan semakin surut karena pengkritik bisa dipidana. Ini sama halnya dengan membunuh demokrasi. Selanjutnya masyarakat bisa mengajukan JR (Judicial Review) terhadap ketentuan pasal tersebut,” pungkas Achmad Baidowi yang juga menjabat Anggota Komisi II DPR. (Ch)