Logo PPP

DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

PPP Himbau Jubir KPK Keluarkan Komentar Sesuai Koridor Hukum

05 Juni 2018 - 12:44:22 | 208

Share: Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram

thumbnail

PPP.OR.ID - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengungkapkan, pihaknya meminta agar juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah untuk mengeluarkan komentar yang sesuai dengan koridor hukum acara yang berlaku dan proporsional.

Selain itu, Arsul Sani menanggapi pernyataan bahwa KPK akan mengecek kepatutan alasan ketidakhadiran Ketua DPR Bambang Soesatyo atas panggilan sebagai saksi, Senin (4/6) kemarin.

Menurut Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PPP tersebut, selama belum mencapai panggilan ketiga, seharusnya KPK cukup mengirimkan panggilan ulang kepada saksi yang akan diminta keterangannya dalam sebuah kasus.

“Ketika seseorang dipanggil penegak hukum sebagai saksi dan ia tidak bisa datang bukan pada panggilan ketiga, maka ya dipanggil lagi saja sebagaimana yg biasa dilakukan Polri atau Kejaksaan. Tidak usah lembaga penegak hukum yang bersangkutan untuk gagah-gagahan menyatakan akan menyelidiki alasan ketidakhadiran saksi tersebut,” terang beliau, Selasa (5/6/2018).

Apalagi jika saksi tersebut, lanjut Arsul Sani, adalah pejabat yang menjadi representasi dari suatu lembaga negara, maka etikanya tinggal dikomunikasikan dengan lembaga negara bersangkutan.

Arsul Sani pun mengemukakan, sejarah mencatat KPK sebelumnya juga melakukan komunikasi protokoler terhadap beberapa pejabat negara yang dipanggil. Beliau mencontohkan, ketika meminta keterangan Boediono yang waktu itu menjabat sebagai Wakil Presiden dan Sri Mulyani sebagai pejabat tinggi World Bank.

“Bahkan KPK yang datang ke tempat kedua pejabat tersebut untuk mendapat keterangan sebagai saksi dalam kasus Century. Jubir atau Pimpinan KPK pada waktu itu tidak terus gagah-gagahan mengatakan bahwa mereka harus datang ke KPK demi prinsip persamaan dalam hukum,” ungkap beliau.

Oleh sebab itu, pihaknya meminta agar KPK pada saat itu menjaga etika dan marwah kelembagaan masing-masing serta menghindari kontroversi di ruang publik yang tidak perlu.

Senada dengan itu, beliau berharap agar gaya komunikasi publik KPK atau juru bicaranya yang dinilainya cenderung terkesan gagah-gagahan segera dirubah. Pihaknya mengkhawatirkan perlakuan yang sama dapat dilakukan oleh DPR melalui kewenangan yang diberikan dalam UU MD3. DPR menurutnya dapat bersikap gagah-gagahan memanggil juru bicara KPK dan menyampaikan kalau tidak mau datang akan dipanggil paksa.

Oleh sebab itu, Arsul Sani mempersilakan KPK untuk terus melakukan proses penegakan hukum sesuai kewenangannya, namun tidak perlu membuka ruang perseteruan kelembagaan.

“Dapat ikannya, tanpa airnya jadi keruh,” pungkas beliau. (Ch)