Logo PPP

DEWAN PENGURUS PUSAT
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

PPP: Jangan Sampai Ada Ormas yang Belakangi Pancasila

15 Juli 2017 - 12:59:51 | 1210

Share: Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram

thumbnail

PPP.OR.ID, Jakarta - Diterbitkannya Peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) nomor 2/2017 tentang pembubaran organisasi masyarakat (ormas) menjadi momentum kembali ke Pancasila. Para penggawa ormas harus melihat kembali Pancasila sebagai ideologi bangsa.

Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M. Romahurmuziy mengungkapkan, pihaknya sangat mendukung keputusan pemerintah. Untuk dia ikut menyoroti adanya paham atau gerakan-gerakan radikal dan juga ormas anti-Pancasila.

"Karena memang pemerintah ingin menertibkan ormas yang tidak sejalan dengan Pancasila dan negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI)," ujar M Romahurmuziy saat menghadiri Silahturahmi dan Pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Riau di Pekanbaru, Sabtu (15/7).

Pembinaan ASN di Lingkungan Kantor Wilayah Kemenag Riau itu bertemakan Piagam Madinah dan Korelasi dengan Pancasila. Anggota Komisi XI DPR ini menambahkan, ormas tidak boleh mengkoyak-koyakkan ideologi Indonesia. Padahal ormas itu sendiri izinnya dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Apabila izin dikeluarkan oleh pemerintah, maka sudah seharusnya merawat ideologi Indonesia. "Keberadaan ormas ini kan diakui oleh badan hukum, jadi jangan sampai keberadaannya membelakangi dan menggoyang Pancasila," kata pria yang biasa disapa Romy itu.

Cicit pendiri Nahdlatul Ulama (NU) KH Wahab Chasbullah ini &lrmjuga meminta kepada Kementerian Agama (Kemenag) terus memberikan sosialisasi kepada para pelajar di madrasah dan yang lainnya. Jangan sampai generasi muda ikut andil dalam pembesaran ormas anti-Pancasila ataupun gerakan radikal.

"Jangan sampai membawa ajaran yang mencoba menggoyang sendi-sendi persatuan Indonesia, dan Kemenag harus memastikan itu," ungkapnya.

Romy mendapat informasi dalam pertemuan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) tingkat internasional pada 2007 di&lrmsebutkan ormas itu ingin menjadikan bangsa di Asia sebagai khilafah atau negara Islam.

Pria kelahiran Yogyakarta itu pun memertanyakan apakah sah negara yang berlandaskan Pancasila namun ada ormas yang ingin menjadikan Indonesia sebagai negara Islam. "Jadi apakah ini relevan, dan ini menjadi persoalan serius karena telah menganggu NKRI," tegasnya.

Dengan demikian pemerintah dalam mengeluarkan Perppu sudah tepat, jangan sampai nantinya ormas atau paham radikal semakin berkembang karena pemerintah telat tidak mencegah sedari awal.

Oleh sebab itu sebelum berkembang semakin besar pemerintah dan pihak-pihak lainnya perlu menyadarkan orang-orang yang menjadi bagian dalam kelompok tersebut. "Kalau kemudian ada paham-paham yang salah maka diluruskan. Kalau diteruskan maka akan salah paham," kata dia.

Romy juga mengeluhkan adanya percikan kegaduhan yang muncul setelah dikeluarkannya Perppu Ormas. Padahal cara yang dilakukan pemerintah adalah lebih baik ketimbang negara-negara lain. Pemerintah tetap megedepankan nilai-nilai kemanusiaan ketimbang negara lain yang diketahui membubarkan HTI dengan cara-cara reprensif.

Sekadar informasi, dalam acara itu diketahui dihadiri oleh Wakil Gubernur Wan Thamrin Hasyim, Bupati Kampar Aziz Zainal, Ketua DPP PPP Rusli Efendi, Kakanwil Kementerian Agama (Kemenag) Riau Ahmad Supardi. (JAWAPOS.COM/EV)