Logo PPP

DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

PPP: Kepala Daerah yang Diusung, Partai Punya Tanggung Jawab

21 September 2017 - 15:03:10 | 26

Share: Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram

thumbnail

PPP.OR.ID - Merespon maraknya operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada para pemimpin daerah akhir-akhir ini, Wakil Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi angkat bicara.

Tidak semua kepala daerah adalah kader partai. Seringkali partai politik (parpol) hanya menjadi perahu bagi seseorang untuk maju dalam kontestasi pilkada. Namun, parpol tetap bertanggung jawab moral untuk kepala daerah yang diusungnya.

"Parpol tetap bertanggung jawab moral, sehingga sejak awal kami selalu memperhatikan integritas figur calon kepala daerah sebelum diusung," tandasnya

Menurut Anggota Komisi II DPR RI itu, kepala daerah biasanya sulit terkontrol oleh partai. Setelah menjabat, para pemimpin daerah tersebut mempunyai kewenangan yang otonom.

Maka dari itu, diperlukan upaya yang dilakukan partai agar kepala daerah yang diusung tidak melakukan korupsi. Partai harus memperkuat fungsi pengawasannya di daerah. Sebab, fungsi pengawasan inspektorat jenderal sering tidak maksimal, lantaran berada di bawah kendali kepala daerah.

Pria yang akrab disapa Awiek itu menambahkan, disisi lain dana bantuan parpol tidak untuk memperkuat fungsi pengawasan internal partai, tapi digunakan tidak pada tempatnya.

"Dana bantuan parpol tidak boleh untuk pemilu dan pilkada. Dana bantuan parpol hanya untuk pendidikan politik dan penguatan kelembagaan parpol," kata Baidowi

Achmad Baidowi juga menilai, Mahalnya ongkos Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) menjadi alasan kepala daerah melakukan tindakan korupsi.

"Tingginya ongkos politik dalam pilkada langsung turut merangsang kepala daerah melakukan fundraising yang kadangkala berurusan dengan hukum," pungkasnya.

Dalam seminggu terakhir KPK melakukan OTT terhadap beberapa kepala daerah. Pada Rabu 13 September 2017 KPK menangkap tangan Bupati Batubara OK Arya Zulkarnain. Dia ditangkap atas dugaan menerima suap terkait pekerjaan pembanguan infrastruktur di Kabupaten Batubara tahun anggaran 2017.

Sementara pada Kamis, 14 September, KPK menangkap Ketua DPRD Basjarmasin, Iwan Rusmali dan sejumlah pejabat. Penangkapan berkaitan persetujuan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penyertaan Modal Pemerintah Kota Banjarmasin kepada PDAM Bandarmasih sebesar Rp50,5 miliar. (oky)