Logo PPP

DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

PPP: KPU Harus Bijak Menerapkan Aturan Sipol

12 Oktober 2017 - 15:07:26 | 326

Share: Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram

thumbnail

PPP.OR.ID - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menilai bahwa Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) tidak musti dijadikan syarat wajib untuk mendaftar  sebagai peserta pemilu 2019. Pasalnya selama dijalankan banyak kendala dan kesulitan yang dihadapi oleh semua partai politik. Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PPP, Arsul Sani.  

"Tentu karena Sipol ini baru pertama kali diterapkan, maka pasti ada kesulitan yang dihadapi semua parpol, termasuk PPP. Kami berusaha mengatasi kesulitan-kesulitan tersebut tentunya," kata Arsul Sani, Rabu (12/10/2017).

Peraturan KPU RI Nomor 11 Tahun 2017 menyebutkan bahwa penetapan partai politik wajib mengisi data dalam Sipol. Hal itu dimaksudkan untuk pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilu 2019.

Prosesnya adalah setelah mengunggah ke Sipol, data kemudian dicetak lalu diserahkan ke KPU sebagai proses pendaftaran resmi. KPU selanjutnya akan memverifikasi data yang masuk untuk menetapkan parpol yang dinyatakan layak menjadi peserta Pemilu 2019.

"Namun KPU perlu bijak dan tidak kaku dalam menerapkan aturan Sipol ini agar tidak terjadi sengketa dengan parpol di Bawaslu dan/atau PTUN," imbuh beliau.

Kekhawatiran yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PPP ini sangat beralasan. Sebelumnya Badan Pengwas Pemilu (Bawaslu) dan Jaringan Pendidikan Pemilu untuk Rakyat (JPPR) juga telah menyatakan hal yang sama dengan PPP. Yaitu meminta KPU agar tidak menjadikan Sipol sebagai sayarat wajib bagi parpol. (ZA)