Logo PPP

DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

PPP Kritik MKD Soal Pasal Anti Kritik DPR

14 Februari 2018 - 16:00:14 | 935

Share: Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram

thumbnail

PPP.OR.ID - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR, lewat UU MD3, Pasal 122 huruf k, kini dapat mempolisikan para pengkritik yang dianggap merendahkan Dewan. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memandang MKD seperti berlawanan dengan rakyat sebagai pemilih mereka.

"MKD adalah bagian dari DPR, bukan berhadapan dengan rakyat, padahal DPR adalah wakil rakyat. Ini menyalahi prinsip keterwakilan," ujar Ketua Fraksi PPP MPR Arwani Thomafi dalam keterangannya, Selasa (13/2/2018).

Menurut Arwani, MKD tetaplah wakil rakyat sehingga harus memihak rakyat. Selain itu, Arwani memandang kewenangan itu membuat MKD keluar jalur sebagai penegak kode etik anggota Dewan.

"Rumusan Pasal 122 UU MD3 wajar jika menjadi sorotan publik, hal itu karena memberikan kewenangan pada MKD untuk mengambil langkah hukum kepada perorangan atau masyarakat. Publik melihat pasal sudah keluar dari roh MKD, yang tupoksinya adalah menegakkan kode etik bagi Anggota DPR," tuturnya.

"Posisi MKD bergeser dan menjadi seperti layaknya 'lawyer' bagi DPR," imbuh Arwani.

Meski demikian, Arwani memandang marwah DPR mesti dijaga melalui UU terkait.

"Soal marwah lembaga negara, termasuk DPR, setuju kita wajib jaga. Kritik yang kebablasan dan masuk kategori fitnah, baik lewat media maupun langsung, diatur di KUHP atau UU lainnya," tegas Ketua Fraksi PPP MPR, Arwani Thomafi.

Berikut bunyi pasal 122 huruf k UU MD3 :

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121A, Mahkamah Kehormatan Dewan Bertugas:

(k) Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR. (Oky)