Logo PPP

DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

PPP Meminta Penghematan Anggaran Kepentingan Jangka Panjang Nasional

08 April 2017 - 16:16:15 | 622

Share: Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram

thumbnail

PPP.OR.ID - Jakarta Penghematan anggaran sehingga adanya pemotongan alokasi dimaksudkan bukan untuk menghambat pemba­ngunan di daerah tetapi dalam rangka untuk kepentingan jangka panjang bagi kondisi perekonomian Republik Indonesia.

Anggota Komisi VIII DPR Mus­taqim dalam rilis, Jumat (7/4), menya­takan bahwa perlu adanya informasi dan edukasi kepada pemda secara pro­porsional bahwa pemotongan anggaran bukan berarti mempersempit gerak ru­ang atau memotong kesempatan daerah untuk berkembang.

Namun, menurut dia, hal tersebut lebih kepada kepentingan jangka pan­jang nasional, yaitu generasi menda­tang terkait kemampuan negara terha­dap keseimbangan pinjaman dan pem­bayaran utang.

Untuk itu, ia mengutarakan harapan­nya agar daerah juga mendapatkan in­formasi yang proporsional khususnya oleh pejabat-pejabat yang lebih tinggi.

"Semoga satu atau dua tahun ke depan pejabat-pejabat di daerah mem­punyai kesadaran baru dan mempunyai tanggung jawab lebih, tidak sekedar bagaimana menerima dana dari pusat, tetapi bagaimana menyalurkan dana de­ngan tepat dan bagaimana menjaga keseimbangan kepentingan nasional," katanya.

Hal itu, menurut politisi PPP itu, agar kemampuan negara dalam me­nya­lurkan anggaran sekaligus mem­bayar hutang yang ada bisa seimbang sehingga tidak jadi kecemasan di dae­rah-daerah.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo saat membuka Sidang Kabinet Pari­purna yang membahas Pagu Indikatif RAPBN 2018, Selasa (4/4), menekan­kan perlunya penghematan serta efek­tivitas anggaran kementerian dan lem­baga negara.

"Rutinitas yang sudah bertahun-ta­hun terjadi itu tolong lagi cek kembali. Saya kira banyak sekali biaya-biaya yang bisa dipotong, banyak sekali bi­aya-biaya yang bisa dihemat dan itu bisa dilarikan ke belanja modal. Lihat lah lagi yang 2017, maupun nanti yang 2018," kata Presiden.

Pemerintah sendiri pada tahun ini telah menetapkan target pertumbuhan ekonomi pada 2018 dapat mencapai 5,6 persen.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan ke­menterian dan lembaga atau KL untuk tahun anggaran 2018 akan melakukan perencanaan anggaran untuk belanja barang yang lebih teliti, agar peme­rin­tah memiliki dana lebih untuk belanja modal.

"Instruksi Presiden seluruh KL un­tuk 2018, membuat anggaran belanja barang yang tidak boleh melebihi apa yang dikeluarkan di 2016. Ini bukan penghematan, tapi perencanaan, arti­nya seluruh KL harus merencanakan dengan lebih teliti," kata Sri Mulyani di Jakarta, Selasa (4/4).

Menurut Menkeu, hal itu harus dila­ku­kan karena pada 2018 diproyeksikan belanja negara bisa mencapai Rp2.200 triliun, namun pagu untuk belanja mo­dal masih terbatas untuk mendorong pembangunan, dibandingkan alokasi belanja barang yang meningkat. (harian.analisadaily/TN)