Logo PPP

DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

PPP Menyoal Tunjangan Perumahan Anggota DPR Baru  

30 April 2018 - 13:37:20 | 63

Share: Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram

thumbnail

PPP.OR.ID - Partai Persatuan Pembangunan  (PPP) meminta usulan tunjangan perumahan untuk 15 anggota baru DPR ditinjau ulang.

Hal itu disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal PPP Achmad Baidowi, saat menanggapi usulan Ketua DPR Bambang Soesatyo yang menyarankan agar 15 anggota DPR yang baru itu tak disediakan rumah dinas, melainkan hanya diberi tunjangan perumahan.

"Apakah rumdin (rumah dinas) DPR di Kalibata dan Ulujami perlu dihapus dan diganti uang? Kami berpendapat bahwa sebaiknya dihitung ulang kebutuhannya berapa biaya perawatan rumdin DPR setiap tahun?" kata Anggota Komisi II DPR tersebut dalam keterangan persnya, Jumat (27/4/2018).

Lebih lanjut Achmad Baidowi menjelaskan, hal itu baru bisa dibandingkan dengan besaran tunjangan perumahan. Dari situ nanti akan terlihat lebih besar mana biaya yang dibutuhkan. Achmad Baidowi menilai, hal itu tak sulit dilakukan oleh Sekretariat Jenderal DPR dan pemerintah selaku pengguna anggaran.

Terlebih, Achmad Baidowi menegaskan, saat ini DPR dan pemerintah dituntut untuk transparan dalam menyampaikan segala hal, termasuk soal keuangan. "Jika ternyata biaya perawatan rumdin jauh lebih mahal dari uang bulanan untuk tempat tinggal, kenapa masih mempertahankan rumdin, begitu pun sebaliknya," tandasnya.

"Di era sekarang ini sikap transparansi dalam hal keuangan dibutuhkan publik. Faktanya memang sebagian besar rumdin DPR tidak ditempati oleh anggota DPR karena berbagai alasan yang mana biaya perawatan tetap berjalan," tuntas Wasekjen PPP, Achmad Baidowi. (Oky)