Logo PPP

DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

PPP Minta Kaji Ulang Tambahan Kursi Pimpinan MPR

08 Februari 2018 - 22:07:16 | 90

Share: Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram

thumbnail

PPP.OR.ID - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengatakan, ada satu materi dari poin-poin pembahasan revisi Undang-Undang MD3 (MPR, DPR, DPRD, DPD) yang jika dimasukkan ke dalam undang-undang akan menimbulkan problem konstitusional.

"Fraksi PPP berpendapat ada satu materi yang jika ini diteruskan atau diloloskan oleh UU akan menimbulkan problem konstitusional. Pasal 247 A khususnya huruf C yang mengatur dalam pimpinan MPR menurut kami melanggar putusan MK," ujar Arsul, Kamis (8/2/2018).

Arsul yang juga Anggota Komisi III DPR Fraksi PPP menjelaskan, di dalam pasal 247 A huruf C, tertulis bahwa kedudukan penambahan jumlah pimpinan akan disesuaikan dengan urutan partai pemenang pemilu. Beliau menilai, jika pasal tersebut disahkan maka akan terjadi dua pelanggaran serius.

“Bagi PPP, jika pasal 247 A huruf C diberikan kepada partai suara terbanyak dengan urutan 1, 2, dan 3, kemudian disahkan sebagai UU, maka ada dua hal yang menurut kami pelanggaran serius dalam konstitusional. Ini melanggar hak konstitusional DPD, karena di MPR bukan hanya fraksi-fraksi DPR tetapi juga ada dari DPD,” ujar Arsul.

Sekjen PPP Arsul Sani menegaskan, dengan berbagai pandangan tersebut pihaknya memutuskan untuk tidak menyetujui revisi UU MD3 sampai perbaikan terhadap pelanggaran konstitusional yang disebutkan tadi.

“Fraksi PPP meminta agar dituntaskan dulu pasal 247 A huruf C ini, sebelum ke tahap selanjutnya. Karena, Rancangan UU tersebut punya problem konstitusionalitas. Maka, kami tidak menindaklanjuti ke tahap lebih lanjut kecuali problem konstitusionalitasnya diperbaiki,” tegas Arsul yang juga Anggota Komisi III DPR. (Ch)