Logo PPP

DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

PPP Minta Penegakan Hukum Tak Tersandera Agenda Politik

14 Maret 2018 - 13:46:45 | 179

Share: Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram

thumbnail

PPP.OR.ID - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) meminta proses penegakan hukum terhadap calon kepala daerah yang terjerat kasus korupsi tak boleh diintervensi oleh siapapun, termasuk intervensi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Hal tersebut disampaikan Ketua Umum PPP, M. Romahurmuziy.

Pernyataan itu menyusul imbauan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Wiranto kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), agar menunda pengumuman calon kepala daerah yang akan ditetapkan sebagai tersangka.

"Bagi PPP, proses penegakan hukum tidak boleh terganggu oleh apapun. Tidak boleh tersandera oleh agenda politik manapun," ujar Romahurmuziy di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (13/3/2018).

Ketum Rommy meminta, persoalan ini diselesaikan bersama antara pemerintah, penyelenggara Pemilu serta aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga KPK.

"Karena itu ada baiknya ini didudukkan bersama. Bukan hanya melempar penyataan di media, tetapi dalam rapat koordinasi. Karena pada dasarnya KPK adalah bagian dari negara ini," jelasnya,

Sebelumnya, Menko Polhukam Wiranto meminta, KPK menunda pengumuman mengenai calon kepala daerah dalam Pilkada 2018 yang menjadi tersangka kasus korupsi. Penundaan ini agar tahapan Pilkada serentak tidak terganggu. Disisi lain menurut Wiranto resiko calon yang dipanggil sebagai saksi atau tersangka oleh KPK akan berpengaruh pada perolehan suara.

"Ditunda dululah penyelidikannya, penyidikannya, dan pengajuan dia sebagai saksi dan sebagai tersangka," kata Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin 12 Maret 2018 kemarin.

"Itu pasti akan berpengaruh terhadap pencalonannya," terang Wiranto. (Oky)