Logo PPP

DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

PPP Minta Perjelas Pelibatan TNI dalam Pemberantasan Terorisme

25 Mei 2018 - 10:38:34 | 213

Share: Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram

thumbnail

PPP.OR.ID - Rapat paripurna DPR hari ini akan mengesahkan Revisi UU Antiterorisme, hal itu setelah adanya kata sepakat antara Pemerintah dengan DPR soal definisi teroris yang mencakup frasa motif, ideologi, politik, dan gangguan keamanan. Meski demikian, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) masih mempertanyakan bagaimana operasionalisasi pelibatan TNI dan batasannya.

Anggota Komisi III Fraksi PPP, Arsul Sani berpendapat sebaiknya pelibatan TNI tetap diberikan batasan sesuai dengan UU TNI Nomor 34 Tahun 2004. Menurut Arsul, pihaknya tidak ingin ada pergeseran pendekatan dalam penanganan terorisme dengan masuknya TNI.

"Jadi batasannya harus jelas. Tetap diperlukan batasan karena kita tidak ingin ada pergeseran paradigma pendekatan penanganan terorisme dari criminal justice system ke pendekatan perang," ujar Arsul Sani di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (25/5/2018).

Masuknya TNI, Arsul berpendapat, tidak bisa serta merta begitu saja langsung terlibat dalam penanganan aksi-aksi terorisme. Namun tetap harus melihat dari skala ancaman aksi terorisme.

Arsul menekankan, jika skala ancamannya kecil maka penanganan bisa diserahkan kepada Densus 88. TNI baru bisa terlibat ketika skala ancamannya tinggi.

"Jadi pelibatan TNI perlu diukur dari skala ancamannya," pungkas Sekretaris Jenderal PPP, Arsul Sani. (Af)