Logo PPP

DEWAN PENGURUS PUSAT
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

PPP Romi Tolak Majelis Penyelamat Partai

16 Mei 2017 - 15:25:27 | 138

Share: Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram

thumbnail

PPP.OR.ID - JAKARTA - Dinamika internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kembali menghangat setelah sejumlah kader menginisiasi pembentukan Majelis Penyelamat Partai.

Pembentukan majelis ini diduga sebagai upaya untuk keluar dari konflik berkepanjangan yang melibatkan dua kubu di partai Kakbah. Majelis Penyelamat (MP) PPP dibentuk untuk menyatukan kembali kubu Djan Faridz dan Romahurmuziy (Romi). Majelis ini bahkan berencana menggelar Musyawarah Nasional Ulama yang bertujuan merumuskan jalan rekonsiliasi untuk dua kubu ketua umum yang bertikai tersebut. Menyusul terbentuknya MP-PPP, mulai beredar isu gerakan ini akan mengarah ke Muktamar Luar Biasa (MLB) untuk mencari ketua umum PPP yang baru.

MP-PPP ini terdiri atas sekumpulan tokoh senior PPP, antara lain Zarkasih Nur, Buya H Bachtiar Chamsyah, Buya H Yudo Paripurno, dan Aisyah Amini. Selain itu juga ada Anwar Sanusi (anggota Majelis Tinggi PPP kubu Romi), dan Habil Marati (Wakil Ketua Umum PPP kubu Djan Faridz). Langkah MP-PPP tergolong serius. Pada Sabtu (13/5) mereka kembali menggelar pertemuan. Namun pembentukan MPPPP ini disambut dingin kubu Romi. Sekjen PPP kubu Romi, Arsul Sani, mengatakan, wacana beberapa kader untuk melakukan penyelamatan partai dengan mencari ketua umum baru hanya keinginan segelintir orang.

Dia menilai itu hanya kerjaan kader yang sedang mencari panggung politik. "Itu hanya segelintir orang yang ingin tampil karena selama ini tidak punya panggung politik, tapi mereka berbaju PPP, seolah-olah ingin menyelamatkan partai," ujarnya saat dihubungi kemarin. Dia menyebut gerakan kader tersebut sempat memanfaatkan beberapa tokoh senior partai, tapi para senior itu kemudian

tidak bersedia dimanfaatkan. Arsul mengatakan, yang memiliki hak suara untuk meminta pelaksanaan MLB adalah jajaran DPW dan DPC. Dia menyebut gagasan MP-PPP itu tidak disambut pengurus partai di daerah.

Menurut dia, kepengurusan PPP yang dipimpin Romi saat ini adalah yang sah karena mengantongi SK dari Kementerian Hukum dan HAM. "Sikap pemerintah jelas, tetap dengan kepengurusan yang sudah di SK-kan. Soal masih terpecah belah itu pandangan orang luar saja. Kader yang belum menyatu setelah Muktamar Pondok Gede tahun lalu itu tinggal sedikit. Mereka juga tidak memiliki akar rumput yang kuat," jelasnya. Konflik PPP belum juga berakhir sejak pecah pada 2014 lalu. Fakta terakhir, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta membatalkan SK kepengurusan Romi. Pembatalan ini membawa angin segar kepada kubu Djan Faridz.

Elite dua kubu juga selalu berbeda dalam pilihan politik sehingga kian memperuncing konflik. Di Pilkada DKI Jakarta putaran pertama, kubu Romi mendukung pasangan Agus- Sylvi, sedangkan kubu Djan Faridz mendukung Ahok- Djarot. Saat kedua kubu samasama mendukung Ahok-Djarot di putaran kedua, calon yang mereka dukung justru kalah. Anggota Majelis Tinggi PPP Zarkasih Nur mengakui sejumlah tokoh senior PPP kembali menggelar rapat membahas situasi internal partai pada Sabtu (13/5). Namun dia menolak menamakan rapat itu sebagai Majelis Penyelamat, melainkan hanya forum kader yang ingin mengembalikan keutuhan partai.

Politikus senior PPP itu mengaku tidak ingin kader partainya terpecah menjadi tiga kubu yang berpotensi makin merugikan. Isu MLB yang sedang digagas para senior partai juga dibantah. "Kami hindari terbentuknya kekuatan ketiga, karena kalau itu terjadi maka PPP bukan bertambah kuat namun bisa semakin hancur," ujarnya kemarin. Dia menerangkan, terbentuknya forum itu oleh beberapa pihak termasuk dirinya atas dasar keprihatinan dan teguran dari para ulama atas kondisi PPP.

"Kami memang berembuk dan berkumpul, namun istilahnya bukan penyelamat partai namun lebih pada bagaimana mengembalikan keutuhan dan citra partai,&rdquo paparnya. Rapat Majelis Tinggi PPP diakui menyimpulkan bahwa pascapilkada terasa adanya perbedaan di internal sehingga butuh penguatan dan perbaikan citra. &ldquoKami tidak menginginkan Muktamar Luar Biasa karena harus ikuti AD/ART dan memegang teguh prinsip keutuhan partai," ucapnya. Anggota Fraksi PPP DPR Syaifullah Tamliha menyatakan, usulan untuk memilih pemimpin baru melalui MLB saat ini merupakan hal yang sia-sia. Itu hanya akan menambah daftar masalah bagi partai.

"Dua kepengurusan yang ada saat ini sudah membuat kita repot. Apalagi ada upaya untuk membuat muktamar luar biasa, hanya menghabiskan waktu dan energi. Belum tentu juga kita akan kembali bersatu," ucap dia saat dihubungi kemarin. Menurut dia, agenda politik terkait pilkada, pemilu legislatif (pileg), dan pemilu presiden (pilpres) semakin dekat. Menggelar muktamar luar biasa pada waktu yang sempit bukan hal yang mudah. Lebih baik PPP fokus saja mempersiapkan kader terbaiknya untuk maju di pilkada, pileg, bahkan pilpres. (sindonews/SS)