Logo PPP

DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

PPP Sepakati Pasal Penghinaan Presiden Masuk KUHP

05 Februari 2018 - 20:39:21 | 144

Share: Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram

thumbnail

PPP.OR.ID - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengatakan, pihaknya mendukung pasal penghinaan Presiden dan Wakil Presiden dimasukkan kembali ke dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).  

Arsul mengatakan, dalam KUHP terdapat pasal yang mengatur pemidanaan bagi setiap orang yang menghina Presiden atau kepala negara luar negeri yang berkunjung ke Indonesia, sehingga tidak masuk di akal jika pasal tersebut dihilangkan.

“Kalau menghina kepala negara lain saja bisa dipidana, masak menghina kepala negara sendiri boleh, kan nggak matching,” tegas Arsul, Senin (5/2/2018).

Menurut Arsul, pasal penghinaan pada Presiden dan Wakil Presiden secara norma dasar akan berbeda dengan pasal di KUHP yang sebelumnya dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Yang membedakan adalah delik yang semula umum dan biasa menjadi delik aduan.

Beliau tidak sependapat, bahwa nantinya pasal ini akan menjadi pasal karet, sebab ada penjelasan dalam risalah soal ketentuan penghinaan terhadap kepala negara yang bisa dipidana. Sehingga undang-undang tidak bisa menyimpulkan secara saklek bahwa perbuatan tertentu oleh seseorang telah menghina Presiden atau Wakil Presiden.

“Di KUHP tidak ada penghinaan. Ada pasal yang dengan saklek diketahui masuk artinya tapi harus ditafsirkan melalui penjelasan, risalah, dan perkembangan doktrin hukum pidana,” tutup Arsul. (Ch)