Logo PPP

DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

PPP Soroti Serius Ancaman Narkotika di Indonesia

08 Oktober 2017 - 15:17:30 | 689

Share: Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram

thumbnail

PPP.OR.ID - Sekjen PPP H. Arsul Sani yang juga anggota Baleg DPR RI menyoroti berbagai persoalan mengenai narkotika. Hal tersebut terlihat dalam rapat Dengar Pendapat (RDP) Baleg DPR RI Rapat dengan aparat penegak hukum Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) dan organisasi lintas masyarakat di Mapolda Kepri, Rabu (4/10/17) lalu.

Berbagai hal mulai dari regulasinya sampai teknis penerapannya dilapangan nantinya mendpat perhatian khusus dari beliau. Ini sesuai dengan misi PPP untuk memerangi narkotika dan menyelematgan generasi kedepan.

Beliau menyampaikan saat ini Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sangat urgent untuk direvisi. Melihat kenyataan hari ini bahwa Indonesia sudah dalam kondisi darurat narkoba.

Hal-hal krusial yang perlu dirubah dalam revisi UU Narkotika diantaranya pengaturan jenis narkotika, peran dan fungsi kelembagaan, dan pasal-pasal yang mengatur tentang pidana materil yang menjadi dasar pemidanaan.

Dalam kesempatan tersebut Sekjen DPP PPP tersebut mengaku tertarik dengan masukan Kapolda Kepri Sam Budigusdian terkait UU No. 35 Tahun 2009 pasal 115 dengan menambahkan kata "dengan sengaja" di awal kalimat pasal tersebut.

Beliau menilai, masukan itu sangat bagus, karena usulan ini didapat dari seorang penegak hukum yang concern di bidangnya. Selain itu juga dapat memberikan pengecualian terhadap orang-orang yang tertangkap tangan sebagai kurir namun dirinya tidak mengetahui.

"Saya menangkap usulan-usulan seperti itu bagus, karena ini untuk menghindarkan orang-orang yang katakanlah dia kemudian tertangkap sebagai kurir tapi sesungguhnya dia tidak mengetahui bahwa yang dibawa itu adalah barang yang terlarang dalam hal ini Narkotika," katanya.

Kalau ada unsur seperti itu harus dibuktikan dalam proses hukum baik oleh penegak hukum di tingkat penyidikan POLRI atau BNN atau juga penegak hukum di tingkat penuntutan Jaksa dan penegak hukum di tingkat pemutus pengadilan yaitu hakim.

Sementara mengenai rencana pelampiran jenis-jenis narkoba dalam UU, beliau memanggapi alangkah lebih baik tidak usah dilampirkan karena jumlahnya yang sangat banyak dan bisa berkembang. Hal tersebut mempertimbangkan masukan-masukan dari daerah-daerah lain.

"Bagaimana misalkan kalau  jenis-jenis narkotikanya itu tidak dijadikan sebagai lampiran di UU, kenapa? karena kalau ada narkoba jenis baru, kalau itu dilampirkan maka harus merubah jenis lampirannya dan kalau merubah lampirannya maka harus merubah UUnya itukan susah dan butuh waktu lama lagi," tutupnya. (ZA)