Logo PPP

DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

PPP Tak Ambil Pusing Tokoh yang Permasalahkan Pertemuan Seskab dengan Sekjen Partai

10 Mei 2018 - 13:38:56 | 127

Share: Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram

thumbnail

PPP.OR.ID - Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi mengungkapkan, pihaknya tidak mau ambil pusing terkait dengan beberapa tokoh yang mempermasalahkan pertemuan Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung dengan para Sekretaris Jenderal (Sekjen) partai yang di lakukan di kantor Seskab, Senin (7/5/2018).

Menurut Achmad Baidowi, pertemuan tersebut tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang dalam jabatan negara.

“Terlalu jauh. Yang enggak boleh itu kalau digunakan rapat kampanye. Yang penyalahgunaan kewenangan itu jika meminta jemput anaknya pake surat berkop DPR,” ujar beliau, Rabu (9/5/2018).

Selain itu, Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PPP tersebut juga mengatakan, dalam pertemuan tersebut sama sekali tidak membahas permasalahan politis atau pun pemenangan Pilpres 2019. Sebab, pertemuan tersebut hanya sekedar membahas capaian pemerintah.

“Pertemuan tersebut adalah mendengarkan paparan Seskab terkait pencapaian pemerintah,” ungkap beliau.

Senada dengan itu, menurutnya beliau, pertemuan tersebut merupakan hal yang biasa dan sama dengan antar Ketum partai di Istana. Oleh sebab itu, beliau menganggap pertemuan tersebut tidak melanggar aturan.

“Anggota koalisi berkunjung dan rapat di Seskab atau pun Istana biasa saja. Diskusinya terkait masa depan pembangunan. Ini tak beda dengan ketum parpol yang datang ke Istana dan berdiskusi,” imbuh beliau.

Terlebih, beliau menjelaskan selama ini dalam aturan hanya melarang fasilitas negara digunakan untuk kampanye. Hal itu tertuang dalam Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

“Ya enggak perlu kan sudah ada larangan aktivitas kampanye di fasilitas negara,” jelas beliau.

Diketahui sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menilai pertemuan Sekjen-sekjen partai pendukung pemerintah dengan Sekretaris Negara Pramono Anung merupakan penyalahgunaan kekuasaan. Sebab, menurutnya, pertemuan tersebut memanfaatkan fasilitas negara karena dilakukan di Kantor Seskab. (Ch)