Logo PPP

DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

PPP Tolak Penghapusan Pasal 156a soal Penodaan Agama

17 Mei 2017 - 09:43:42 | 2528

Share: Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram

thumbnail

PPP.OR.ID - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menolak Pasal 156a tentang penodaan agama dihapuskan dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), sebagaimana desakan sejumlah kelompok sipil akhir-akhir ini.

Alasannya, kata Sekretaris Jenderal DPP PPP, Arsul Sani, pasal tersebut sebagai sosial kontrol agar tidak terjadi gejolak lebih besar.

"Coba anda bayangkan, enggak ada pasal seperti ini dan terus ada orang ngomongin penghinaan agama. Nanti diselesaikan dengan cara sendiri, main hakim sendiri," ujarnya dalam diskusi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (16/5/2017).

Apalagi, kata anggota Komisi III DPR itu mengingatkan, orang-orang yang merasa kepercayaannya dinistai pihak lain, bakal siap mengorbankan apapun. Jangankan berkorban harta, nyawa saja banyak kalau soal agama, tegasnya.

"Nah, ini yang saya kira harus dipahami. Yang ingin saya katakan, pasal seperti ini diperlukan sebagai sebuah bentuk alat pengendalian sosial, supaya tidak terjadi potensi kerusakan lebih besar," sambungnya.

Arsul menambahkan, bukan cuma di Indonesia yang masih menerapkan aturan larangan penodaan agama. Di Jerman misalnya, tetap diberlakukan kendati pelaku cuma dikenai hukuman berupa denda.

Terlebih, aturan tersebut tidak hanya untuk membela agama tertentu di suatu negara. "Yang jadi concern itu persoalan penerapan hukum, bukan perlu atau tidaknya (pasal penodaan agama, red)," pungkasnya. (RilisID/F4)