Logo PPP

DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

Praperadilan Century, PPP Kritik Metode Penyusunan Dakwaan KPK

11 April 2018 - 16:15:53 | 284

Share: Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram

thumbnail

PPP.OR.ID - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani menilai putusan praperadilan terkait kasus Bank Century tak mengejutkan. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penyidikan terhadap Wakil Presiden periode 2009-2014 Boediono.

"Itu hanya konsekuensi hukum dari konstruksi kasus Bank Century yang dibangun KPK sendiri dalam persidangan kasusnya Budi Mulya," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/3/2018).

Menurutnya, proses hukum harus tetap berjalan. Namun, kata dia, ada catatan penting untuk KPK terkait putusan praperadilan tersebut.

Arsul menyoroti pendekatan KPK memasukan nama seseorang dalam surat dakwaan tanpa bukti yang kuat.

"Di situlah problem KPK yang harus dikritisi. Ada 180 orang lebih disebut bersama dakam surat dakwaan tapi belum diproses KPK. Kalau ternyata bukti belum kuat, ya jangan ditaruh dalam dakwaan," ujar Arsul Sani yang juga menjabat Sekjen DPP PPP.

Lebih lanjut, legilastor Komisi Hukum itu berpendapat jika KPK mengusut Boediono dalam kasus Century akan muncul guncangan politik, ekonomi, bahkan global.

"Karena kebijakan moneter sekaligus fiskal diadili. Persepsi yang akan tercipta seperti itu," ungkap Arsul

Di sisi lain, Sekjen PPP ini yakin PN Jaksel dalam putusan praperadilannya tak bermaksud untuk mengintervensi KPK. Sebab PN Jaksel merupakan salah satu penegak hukum.

"Itu kan tidak memberikan batas waktu. Tidak intervensilah menurut saya. PN Selatan itu juga penegak hukum," tandas, Sekjen DPP PPP Arsul Sani. (Oky)