Logo PPP

DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

Putusan MK Soal Aliran Kepercayaan Tak Boleh Disalahgunakan

08 November 2017 - 18:22:06 | 292

Share: Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram

thumbnail

PPP.OR.ID - Wasekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidhowi menghimbau masyarakat dan semua kalangan, agar jangan menyalahgunakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memberi hak bagi penganut kepercayaan mengisi kolom agama dalam Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

"Putusan MK itu mengagetkan, tapi itu sudah menjadi putusan yang harus dilaksanakan, dan jangan salah gunakan” paparnya dalam keterangan pers, Rabu (8/11/2017).
Anggota Komisi II DPR itu lanjut menjelaskan, khawatir putusan tersebut bisa disalahgunakan oleh pemeluk agama untuk menghindari kewajiban ajaran agama, dimana pemeluk dapat berdalih dan berlindung dengan identitas aliran kepercayaan.
Menurutnya, pasca putusan juga tentunya akan ditindaklanjuti dengan revisi Undang-undang dalam hal ini Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk).
"Meskipun kecewa tapi putusan MK sifatnya final dan mengikat. Setiap ada putusan MK terkait PUU memang harus ditindaklanjuti dengan revisi UU," ujarnya.
Pada Selasa (7/11) Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan mengabulkan permohonan para pemohon uji materi Undang-undang (UU) Administrasi Kependudukan (Adminduk). Kata 'agama' yang ada pada Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) UU Adminduk dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. (Oky)