Logo PPP

DEWAN PENGURUS PUSAT
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

Romahurmuziy Menang PK, Konflik PPP Selesai

17 Juni 2017 - 09:24:48 | 845

Share: Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram

thumbnail

PPP.OR.ID - Jakarta - Konflik dualisme kepengurusan di internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) nampaknya sudah selesai. Sebab, Mahkamah Agung (MA) membatalkan hasil muktamar dan kepengurusan PPP kubu Djan Faridz.

Batalnya kepengurusan PPP kubu Djan diputus melalui Pengajuan Kembali (PK) yang diajukan Romy.

Berdasarkan putusan MA dengan No register 79 PK/Pdt.Sus-Parpol/2016 yang dipublis di web resmi Mahkamah Agung memutuskan PK kubu Romy dikabulkan.

Sedangkan majelis hakim yang memutuskan yakni hakim Takdir Rahmadi, Sudrajat Dimyati, dan H.M Syarifuddin dalam amar putusannya dikabulkan PK Romy. Sedangkan waktu diputuskan perkara ini pada 12 Juni 2017.

Menanggapi putusan itu, Sekretaris Jenderal DPP PPP, Arsul Sani mengaku senang dan gembira dengan lahirnya putusan PK yang membatalkan muktamar Jakarta.

Kata dia, putusan MA di tingkat peninjauan kembali yang membatalkan muktamar dan kepengurusan Djan Faridz ini melengkapi dan menyempurnakan Putusan PTTUN Jakarta yang sebelumnya mengembalikan keabsahan kepengurusan PPP dibawah Ketua Umum H.M. Romahurmuziy dan Sekretaris Jenderal Arsul Sani, berdasarkan SK Menkumham tentang kepengurusan PPP Hasil Muktamar Pondok Gede, Jakarta Timur 2016.

Dijelaskan Arsul, dari sisi hukum sebenarnya putusan PK MA ini bukan hal yang mengejutkan karena pada akhirnya memang bisa dibuktikan bahwa Muktamar PPP di Jakarta pada Oktober 2014 yang melahirkan kepengurusan Djan Faridz memang Muktamar yang “abal-abal”.

“Karena yang hadir dalam muktamar 2014 itu bukan pengurus wilayah dan cabang yang sah dan sidang-sidangnya dipimpin bukan oleh pengurus harian,” ujar Arsul melalui keterangan persnya.

Dia mengungkapkan mengapa PK nya diterima oleh majelis hakim, kata dia, orang-orang yang hadir di Muktamar ala Djan Faridz dan mengaku sebagai pengurus wilayah atau cabang ini kemudian menyadari tindakan memalsukan identitasnya dan memberikan kesaksian dalam permohonan PK bahwa mereka hadir secara tidak sah. “Ini yang menjadi bukti baru (novum) dalam PK yang kemudian dikabulkan tersebut,” bebernya.

Dengan putusan PK ini, lanjut dia, MA memang pada akhirnya melihat bahwa kepengurusan PPP yang didukung oleh struktural partai sampai tingkat bawah adalah kepengurusan dibawah Ketua Umum Romahurmuziy dan Sekjen Arsul Sani. (telusur.co.id/TN)