Logo PPP

DEWAN PENGURUS PUSAT
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

Sekjen PPP: Revisi UU KPK Bertujuan Memperkuat Bukan Melemahkan

25 Agustus 2017 - 16:31:06 | 60

Share: Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram

thumbnail

PPP.OR.ID - Dalam Pembahasan revisi Undang Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sampai desakan mengeluarkan Perppu kepada Presiden RI oleh Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah, dipandang sebagai bentuk wajar mengingat DPR sebagai lembaga pengawas. Menurut Politisi PPP Arsul Sani, revisi Undang Undang KPK memang secara resmi menjadi kesepakatan pemerintah dan DPR dalam prolegnas.

"Persoalan revisi undang-undang ini, bukan soal Pansus tapi memang secara resmi sudah menjadi kesepakatan pemerintah dan DPR dalam prolegnas, dan belum dicabut sampai sekarang," ungkap Arsul di Kompleks Parlemen Jakarta, Kamis (24/08/2017).

Arsul yang juga menjabat Anggota DPR Komisi III DPR ini menilai, selama masih ada dalam prolegnas hal tersebut boleh diteruskan, meskipun nantinya akan menjadi sangat panjang karena dari setiap fraksi mempunyai pandangan masing-masing yang berbeda.

Namun, Arsul dengan tegas mengatakan, jika ada revisi UU KPK, maka tidak boleh sampai menghapus kewenangan KPK.

"Kalau sampai yang berubah adalah menghapuskan sama sekali kewenangan KPK untuk penyidik sendiri kami juga cenderung tidak setuju. Tapi kami setuju persoalan-persoalan pengawasan transparansi akuntabilitas," tegasnya.

Ia menambahkan, revisi tersebut bertujuan menguatkan KPK, misalnya dengan menambahkan kedeputian korsum, koordinasi, dan supervisi. Karena KPK selama ini selalu menjelaskan kesulitannya untuk koordinasi dan supervisi karena tidak ada kedeputian korsum. (oky)