Logo PPP

DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

Server Sipol KPU Sering Down, PPP Berharap Ada Alternatif Lain

09 Oktober 2017 - 21:38:06 | 277

Share: Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram

thumbnail

PPP.OR.ID - Ketentuan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengisi data di Sipol (Sistem informasi partai politik) sebagai syarat mendaftar ke KPU untuk Pemilu serentak 2019 merupakan hal yang bagus menurut Wakil Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Achmad Baidowi. Namun, menurut beliau sepertinya Sipol belum siap untuk diterapkan.

"Sipol sebenarnya bagus, tapi implementasi di lapangan belum siap. Contoh dalam beberapa kali, tiba-tiba server down," kata Achmad Baidowi yang juga Anggota Komisi II DPR RI, Senin (9/10/2017).

Beliau mencatat sudah dua kali server down dan bahkan mengalami gangguan sejak tanggal 3 Oktober. Kejadian server down pernah berlangsung sampai hampir setengah jam. Hal ini menurutnya sangat mengganggu dalam proses pendaftaran yang dilakukan oleh partai.

"Alasan KPU ketika server down, yakni maintenance. Padahal maintenance seharusnya diumumkan sehari sebelumnya, bukan tiba-tiba dan diketahui ketika parpol protes," imbuh beliau.

Selain itu beliau menambahkan bahwa terkait format isian Sipol masih ada yang tidak sesuai antara ketentuan dengan contoh. Ada data kecamatan yang tertukar dan ada nama desa atau kelurahan yang tak tercantum dalam Sipol.

"Ini melengkapi kesalahan teknis saat uji coba yang sempat down selama dua hari dan data parpol hilang. Dua hari lalu (Sabtu), dalam 5 menit bisa input 8.000 data. Namun tadi malam (Minggu), untuk upload 800 data saja membutuhkan waktu 15 menit," terang beliau.

Masih banyaknya kendala yang dihadapi dilapangan menyulitkan dan merugikan parpol. Menurut beliau, seharusnya Sipol tidak dijadikan satu-satunya syarat oleh KPU untuk mendaftar, paling tidak ada alternatif lainnya dalam pendaftaran parpol.

Beliau mencontohkan ketika ada pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, tidak otomatis kehilangan hak pilihnya. Mereka masih bisa menyalurkan hak pilihnya jika mampu menunjukkan KTP.

Perlu ditekankan lagi, bahwa KPU harus tunduk pada UU 7/2017 tentang Pemilu pasal 173 ayat 3. Parpol peserta Pemilu 2014 secara otomatis menjadi peserta Pemilu 2019 dan seharusnya tak terkendala Sipol. (ZA)