Logo PPP

DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

Soal Gaji Dipotong Zakat, PPP Usulkan Dimulai dari Presiden

09 Februari 2018 - 23:15:29 | 94

Share: Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram

thumbnail

PPP.OR.ID - Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) mendukung wacana Kementerian Agama (Kemenag) memotong gaji pegawai negeri sipil (PNS/ASN) untuk zakat sebesar 2,5 persen. Ketua Fraksi PPP DPR Reni Marlinawati menuturkan, wacana tersebut akan terlebih dulu dijalankan oleh petinggi negara, seperti Presiden dan Wakil Presiden.

"Jadi ASN yang memang gajinya sudah mencapai seperti yang diatur secara syar'i dalam Al-Qur’an dan hadis, maka boleh melakukan itu. Kemudian tadi juga ada gagasan bagaimana proses itu dimulai dari para petinggi negara dulu, mulai Presiden dan Wakil Presiden, melaksanakan zakat. Kemudian baru masyarakat diberi satu aturan seperti yang akan dilakukan," terangya, Jum’at (9/2/2018).

Reni mengungkapkan, saat melakukan diskusi bersama Menag Lukman Hakim Saifuddin di ruang Fraksi PPP, gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (9/2). Reni pun meluruskan apa yang jadi pemberitaan di masyarakat dan menimbulkan polemik terkait wacana tersebut. Srikandi PPP itu menegaskan wacana tersebut tetap berasaskan sukarela.

"Ada beberapa poin penting yang selama ini beredar di masyarakat adalah keliru. Prinsipnya tadi bahwa ternyata rencana wacana zakat itu bukan suatu kewajiban, melainkan bersifat sukarela. Kan ini kan amaliyah ubudiyah, jadi memang harus rida," ujarnya.

"Harus sudah mencapai nisabnya dulu hartanya. Kalau kemudian mereka hari ini makan masih kurang, ya tentu tidak," imbuhnya.

Menurut Reni wacana itu merupakan gagasan yang sangat mulia. Sebab, beberapa poin yang ada pada wacana tersebut sudah sesuai dengan UUD tentang fakir-miskin.

"Menurut saya, gagasan ini sangat mulia. Saya sudah memperoleh informasi dan saya dukung Pak Menteri melakukan sosialisasi terhadap gagasan ini. Karena beberapa poin pada gagasan ini sudah sesuai dengan UUD tentang fakir-miskin dilindungi oleh negara sebagaimana diamanatkan di UUD," tuturnya. (Oky)