Logo PPP

DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

Soal Paslon yang Diproses Hukum, PPP Minta Tak Tuding sebagai Kriminalisasi

12 Januari 2018 - 14:11:57 | 239

Share: Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram

thumbnail

PPP.OR.ID - Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan  (PPP) Arsul Sani meminta, agar tak menuding Polri dan penegak hukum lainnya mengkriminalisasi pasangan calon, bila proses hukum terhadap calon kepala daerah tetap dilakukan semasa Pilkada.

Demikian disampaikan Arsul menanggapi usulan sejumlah fraksi yang meminta proses hukum terhadap pasangan calon kepala daerah tetap dilanjutkan di masa Pilkada.

"Setuju (tetap diproses hukum), tapi kalau penegak hukum memanggil jangan bilang penegak hukum lakukan kriminalisasi," kata Arsul dalam rapat konsultasi Pilkada di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/1/2018).

Rapat konsultasi antara DPR dengan Kapolri, Kejaksaan Agung, KPK, KPU, dan Bawaslu tak menemui titik temu soal proses hukum terhadap calon kepala daerah di pilkada 2018.

Awalnya Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengusulkan agar proses hukum terhadap calon kepala daerah di Pilkada 2018 ditangguhkan hingga proses pemilihan usai.

Hal itu mengacu pada Peraturan Kapolri yang dikeluarkan oleh mantan Kapolri Jenderal (Pol) Badrodin Haiti.

"Proses hukum (di saat Pilkada) dapat mempengaruhi popularitas dan elektabilitas. Ya bisa saja penegak hukum dimanfaatkan untuk menurunkan popularitas pasangan calon tertentu atau lawan politik," kata Tito dalam rapat yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/1/2018).

Usulan tersebut hampir diketok oleh Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPR Fadli Zon selaku pimpinan rapat, namun diprotes oleh sejumlah Anggota DPR. (Af)