Logo PPP

DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

Soal UU MD3, PPP Tunggu Sikap Presiden Jokowi

12 Maret 2018 - 23:13:05 | 119

Share: Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram

thumbnail

PPP.OR.ID - Menjelang 30 hari pasca pengesahan Undang-undang MPR, DPR, DPRD, DPD (MD3), Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) masih menunggu sikap Presiden Joko Widodo terkait upaya pengesahan UU tersebut.

“PPP tahu Presiden sedang menimbangkannya, kita tunggu saja,” ujar Arsul Sani, Minggu (11/3/ 2018).

Sementara itu, lanjut Arsul Sani, pihaknya tidak mempermasalahkan apakah Presiden Jokowi akan mengesahkan UU MD3 atau mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu). Menurut beliau, jika disahkan maka UU tersebut bisa langsung digugat ke Mahkamah Konstitusi untuk dilakukan judicial review.

Arsul Sani yang juga Sekretaris Jenderal PPP meminta, agar presiden mengeluarkan Perpu, khususnya pada pasal-pasal yang kontroversial, seperti pasal imunitas anggota DPR, pemanggilan paksa, termasuk pasal penambahan kursi pimpinan MPR.

“Kami minta agar pasal-pasal kontroversial tersebut direvisi,” ujar beliau.

Sementara itu, Presiden Jokowi beberapa waktu lalu mengatakan, saat ini pihaknya masih berpikir apakah akan menandatangani atau tidak revisi UU MD3 tersebut.

“Sampai saat ini saya belum mendapatkan (hasilnya) apakah tanda tangan atau tidak, ataukah dengan Perpu. Sampai saat ini saya belum dapatkan,” ungkap Presiden Jokowi, Selasa (6/3/2018).

Terkait dengan hal itu, Presiden Jokowi juga memanggil sejumlah ahli hukum seperti Mahfud MD ke Istana Negara untuk meminta pendapatnya soal UU MD3. Sementara itu, ada tiga pasal yang disoroti, yaitu Pasal 73, 122, dan 245.

Dalam Pasal 73 UU MD3, yang tak hanya merinci tata cara permintaan DPR kepada polisi untuk memanggil paksa, bahkan dapat dengan penyanderaan setiap orang yang menolak hadir memenuhi panggilan Dewan. Naskah terakhir pasal tersebut juga menyatakan Kepolisian RI wajib memenuhi permintaan DPR.

Dalam Pasal 122 huruf (k) berisi tambahan tugas kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk mengambil langkah hukum terhadap perorangan, kelompok, atau badan hukum yang dianggap merendahkan kehormatan DPR dan anggotanya.

Dan Pasal 245 menyebutkan, pemeriksaan anggota DPR dalam tindak pidana harus mendapat persetujuan Presiden setelah mendapat pertimbangan dari MKD. Pasal tersebut, dinilai memperkuat imunitas anggota Dewan. (Ch)