Logo PPP

DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

Tambah Kursi Pimpinan MPR, PPP Ingatkan Potensi Konflik Meningkat

09 Februari 2018 - 22:00:23 | 77

Share: Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram

thumbnail

PPP.OR.ID - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani menyatakan, pihaknya tidak setuju penambahan Pimpinan MPR dilakukan dengan cara pemberian kepada tiga partai tertentu tanpa persetujuan DPD. Sebab, MPR terdiri dari perwakilan DPR dan DPD sehingga DPD harus diberi kesempatan juga untuk menggunakan haknya dalam rapat MPR.

Arsul Sani yang juga Anggota Komisi III DPR tersebut menilai, poin mengenai penambahan kursi Pimpinan MPR dalam revisi UU nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) berpotensi menimbulkan masalah konstitusionalitas norma jika digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Yakni pada Pasal 247 A khususnya huruf C yang mengatur soal cara pengisian tambahan pimpinan MPR. Menurut kami melanggar Putusan MK No. 117/PUU-VII/2009,” ungkap Arsul, Kamis (8/2/2018).

Sebelumnya, Baleg DPR RI dan Pemerintah yang diwakili Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menyepakati poin-poin revisi Undang-Undang nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, salah satunya adalah penambahan tiga kursi Pimpinan MPR, satu di DPR, dan satu kursi di DPD.

Sekretaris Jenderal PPP itu menegaskan, Fraksi PPP tidak setuju revisi UU MD3 tersebut dibawa ke paripurna untuk mendapat persetujuan tingkat II dari seluruh anggota DPR RI jika ada pasal yang memiliki masalah konstitusionalitas norma.

Beliau mengharapkan sikap kehati-hatian DPR, untuk mencermati poin per poin dalam pembahasan pada revisi UU MD3.

“PPP hanya mempersoalkan satu frasa 'diberikan' dalam pasal tersebut terkait pemilihan pimpinan MPR. Frasa itu bertentangan dengan putusan MK Nomor 117/PUU-VII/2009 yang menyatakan frasa 'ditetapkan' seharusnya dengan frasa 'dipilih',” tegas beliau. (Ch)