Logo PPP

DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

Tegas ! PPP Tolak Pengesahan UU MD3 yang Cacat Konstitusi

12 Februari 2018 - 21:22:01 | 216

Share: Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram

thumbnail

PPP.OR.ID - Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menolak pengesahan Revisi Undang-Undang MD3 dalam rapat paripurna DPR yang digelar Senin (12/2).

Ketua Fraksi PPP DPR RI Reni Marlinawati menyatakan, fraksinya meminta DPR untuk menunda pengesahan RUU MD3 dalam rapat paripurna. Sebab, kata Reni, ada sejumlah pasal yang telah disepakati di tingkat Panja revisi UU MD3 di Baleg melanggar konstitusi.

Salah satunya pasal 427 a ayat c tentang pengisian tambahan pimpinan MPR. Reni menjelaskan pasal tersebut bertentangan dengan putusan MK Nomor 117/PUU-VII/2009. Dalam RUU MD3 diputuskan frasa 'diberikan' terkait penambahan kursi pimpinan MPR. Padahal, putusan MK mengamanatkan penambahan kursi pimpinan bermakna 'dipilih' bukan 'diberikan'.

"Pertama-tama kami di awal menyampaikan bahwa Fraksi PPP menemukan beberapa persoalan mendasar secara konstitusional di dalam perubahan kedua atas UU MD3 Nomor 17 tahun 2014. Maka dari itu kami memohon untuk ditunda dan dilakukan pembicaraan lebih lanjut," kata Reni di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (12/2/2018).

PPP ingin RUU MD3 kembali dibahas di tingkat Baleg, terutama pasal terkait pengisian tambahan pimpinan MPR. Jika permohonan tidak diterima, PPP menyatakan tidak menyetujui RUU MD3 disahkan menjadi UU dalam rapat paripurna.

"Jika permohonan kami proses pembicaraan kembali RUU tidak dapat dilakukan, maka dengan sangat menyesal kami dari PPP menyatakan tidak dapat menyetujui pengesahan RUU perubahan kedua atas UU Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR RI, DPR RI, DPD dan DPRD," tegas Reni Marlinawati.

Senada dengan Reni, Sekjen PPP Arsul Sani juga menegaskan kembali, bahwa PPP menolak pengesahan Revisi UU MD3 yang cacat konstitusi.

"Kami minta penundaan pengesahan di pembicaraan tingkat dua ini," kata Arsul Sani yang juga menjabat Komisi Hukum DPR RI.

Rapat paripurna dengan agenda pengesahan RUU perubahan kedua atas UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) diwarnai walk out oleh dua fraksi. Dua fraksi itu adalah PPP dan Partai Nasdem. (Af)