Logo PPP

DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

Upaya Fraksi PPP Kawal Sengketa Lahan di Luwuk Banggai

12 April 2018 - 13:13:37 | 189

Share: Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram

thumbnail

PPP.OR.ID - Tim kunjungan Kerja Komisi III DPR RI Fraksi Persatuan Pembangunan (PPP) menyatakan, pihaknya akan mengawal kasus sengketa tanah di lahan Tanjung Sari, Luwuk, Banggai, Sulawesi Tengah yang merugikan masyarakat.

“Ini merupakan Kunjungan Kerja DPR dalam rangka menindaklanjuti laporan dari masyarakat terkait adanya proses eksekusi lahan yang melanggar hukum karena merampas hak rakyat,” ungkap Arsul Sani di Luwuk, Banggai, Sulteng, Senin (10/4/2018).

Arsul mengungkapkan, Komisi III hadir  untuk menindak lanjuti dan menyerap informasi langsung dari masyarakat serta instansi pemerintah pasca insiden dalam eksekusi lahan tersebut.

“Dari hasil rapat serta peninjauan ke lapangan kami menyimpulkan ada pelanggaran yang dilakukan Pengadilan Negeri Luwuk, dalam melakukan eksekusi lahan sengketa,” jelasnya.

Menurut Arsul, proses eksekusi yang dilakukan PN mencederai keadilan. Pasalnya, konflik tersebut pda dasarnya merupakan sengketa perdata antara dua pihak yang seharusnya tidak melibatkan tanah dan permukiman warga.

Meski demikian, ketidakjelasan putusan objek sengketa oleh PN Luwuk mengakibatkan objek putusan meluas ke rumah dan pemukiman warga. Bahkan, ada 65 Kartu Keluarga (KK) yang memiliki Alas Hak yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, namun dieksekusi padahal bukan pihak dalam perkara yang bersangkutan.

“Ada kesewenang-wenangan yang dilakukan PN Luwuk dalam melakukan eksekusi. Karena, sebelum eksekusi semua pihak pemerintah meminta penundaan eksekusi untuk meneliti terlebih dahulu,” tandas Arsul Sani yang juga menjabat Sekjen PPP.

Sebelumnya diketahui, ada 1591 pemukiman rata dengan tanah akibat digusur secara sepihak oleh Pengadilan Negeri (PN) Luwuk, Kabupaten Banggai. Diketahui, penggusuran ini berawal dari klaim oleh keluarga Salim Albakar yang mengaku sebagai ahli waris dari tanah tersebut.

Konsorium Pembatuan Agraria (KPA) menyebutkan konflik agraria di Banggai ini pada dasarnya merupakan sengketa perdata antara dua pihak yang seharusnya tidak melibatkan tanah dan permukiman warga. Namun, ketidakjelasan putusan objek sengketa oleh PN Luwuk mengakibatkan objek putusan meluas ke rumah dan pemukiman warga. (Oky)