Logo PPP

DEWAN PENGURUS PUSAT
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

Verifikasi Parpol Peserta Pemilu 2019 Belum Disepakati

15 April 2017 - 17:34:30 | 678

Share: Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram

thumbnail

PPP.OR.ID - JAKARTA - Panitia khusus (Pansus) revisi Undang-Undang Pemilu (Pansus RUU Pemilu) belum menyepakati pasal tentang verifikasi partai politik (parpol) peserta Pemilu 2019. Sampai saat ini masih ada dua opsi untuk verifikasi parpol.
Seperti disampaikan anggota Pansus RUU Pemilu, Achmad Baidowi, opsi pertama, jika syarat bagi parpol peserta pemilu masih tetap seperti Pemilu 2014 atau lebih mudah, maka parpol yang sudah lulus verifikasi tidak perlu diverifikasi lagi.
"Karena syaratnya kan sama persis. Ini sama dengan anak yang sudah lulus SD dan dapat ijazah, kan tidak perlu masuk SD lagi," kata Baidowi di Jakarta, Kamis (13/4).
Opsi kedua, jika syarat peserta Pemilu 2019 lebih berat dibanding Pemilu 2014, maka semua parpol perlu verifikasi.
Saat disinggung soal putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2013 yang mengamanatkan bahwa baik parpol baru atau lama wajib ikut verifikasi ulang jelang pemilu, Baidowi mengatakan putusan tersebut dibuat karena syarat verifikasi parpol pada Pemilu 2009 dibanding Pemilu 2014, memang berbeda dan makin berat. 
Pemilu 2009 hanya mensyaratkan verifikasi administrasi, sementara pada Pemilu 2014 ditambah dengan verifikasi faktual.
"Saat itu dianggap tak adil bila parpol baru saja yang diverifikasi, sementara parpol yang memiliki wakil di parlemen belum pernah diverifikasi faktual," katanya.
Jika opsi pertama yang diambil pansus, lanjut Baidowi, hasil verifikasi parpol tahun 2014, yakni sebanyak 12 parpol yang lolos untuk ikut pemilu, masih dianggap sah karena belum pernah dibatalkan oleh keputusan apa pun.
Apabila opsi kedua yang dipilih, saat ini berkembang sejumlah pemikiran untuk menambah syarat verifikasi tersebut. Misalnya, kepengurusan parpol yang diverifikasi harus 100 persen di kabupaten/kota dan 75 persen di tingkat kecamatan.
"Ada juga pemikiran menambah beberapa hal lain untuk jadi syarat baru," imbuhnya. (TN/Korankaltara)