DPR Kritik Kebijakan Anies Hapus Syarat Imunisasi

8

PPP.OR.ID – Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Okky Asokawati mengungkapkan, pihaknya menilai langkah Pemprov DKI di bawah kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan yang menghapus kartu imunisasi anak sebagai syarat masuk sekolah TK dan SD. Sebelumnya, kalangan DPRD juga turut menanggapi hal itu.

Argumentasi Pemprov DKI yang menyatakan soal peniadaan syarat kartu imunisasi anak bertujuan agar semua anak memiliki akses sekolah merupakan alasan yang menyesatkan.

“Semestinya, Pemprov mendahulukan pencegahan potensi kerusakan dengan tetap menjadikan syarat kartu imunisasi anak daripada mendorong kemaslahatan dengan cara menghapus syarat tersebut,” ungkap beliau, Minggu (20/5/2018).

Selain itu, Okky Asokawati juga menyebut, ada fakta terkait dengan masih adanya sejumlah anak-anak yang belum melakukan imunisasi, semestinya Pemprov DKI lebih pro aktif dalam melayani imunisasi bagi anak-anak dengan berbasiskan data konkret di seluruh puskesmas yang tersebar di seluruh wilayah Ibukota.

“Apalagi vaksin yang tersedia gratis karena memang menjadi program pemerintah. Jadi tidak ada alasan anak-anak tidak dapat mengakses imunisasi,” ujar beliau.

Pemprov DKI Jakarta yang merupakan Ibukota Negara, seharusnya dapat menjadi pilot project terkait imunisasi bagi anak-anak. Sehingga ke depan nantinya, syarat imunisasi lengkap sebagai syarat masuk sekolah dapat diterapkan di seluruh Indonesia.

Terlebih, dalam RPJMN 2019, Universal Child Immunization (UCI) ditargetkan mencapai 95 persen. Kartu Imunisasi Anak sebagai syarat bagi anak yang mendaftar sekolah juga memiliki dampak efisiensi terhadap alokasi anggaran untuk imunisasi.

“Ada baiknya belajar dari wabah difteri beberapa waktu lalu, tentu jauh lebih efisien jika imunisasi dilaksanakan secara konsisten sebagai upaya pencegahan daripada melakukan imunisasi masal seperti dalam pemberian imunisasi difteri beberapa waktu lalu,” pungkas beliau. (Ch)