Dukung Kominfo Tutup Akun IG LGBT, PPP : Tak Ada Tempat Bagi LGBT di Indonesia

102
PPP
Dok. PPP

PPP.OR.ID , Jakarta – Perkara LGBT di Indonesia memang menjadi momok tersendiri. Baru-baru ini dunia maya kembali digegerkan dengan akun Instragram (IG) berbau LGBT, dan yang membuat geram lagi ialah label Muslim dari nama pengguna akun tersebut.

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PPP, Syaifullah Tamliha mengecam akun IG @alpant**i ‘Gay Muslim Comics’ tersebut. Bagi Tamliha, tak ada tempat bagi LGBT di Indonesia.

“Tidak ada tempat bagi LGBT di Indonesia, sebab negara kita memang bukan negara agama, tapi negara yang memiliki agama. Semua kitab yang dibaca, Alquran bagi muslim, Injil bagi Nasrani, dan Taurat bagi Yahudi, dan lain-lain melarang perkawinan sejenis,” kata Tamliha, Minggu (10/2/2019).

Kementerian Kominfo menyebut akun itu terindikasi berasal dari Malaysia. Namun memang banyak netizen Indonesia menyerbu kolom komentar unggahan akun itu.

“Sehingga Menteri Kominfo semestinya segera menutup akun tersebut dan mewaspadai langkah berikutnya. Pembiaran terhadap aktivitas mereka di media sosial dapat merusak akhlak bangsa ini,” imbuh Tamliha.

Dipantau, Minggu (10/2) sore hari, akun tersebut sudah memiliki lebih dari 3.000 follower. Gambar profilnya adalah pria muda berkulit cokelat memakai kopiah. Deskripsi akun itu adalah ‘Gay Muslim Comics’.

Deskripsi akun itu terejawantahkan dalam isi posting-nya. Ya, akun itu mengunggah komik yang materinya adalah kehidupan seorang pria muslim dengan orientasi seksual sejenis.

Dalam tiap posting-nya, pemilik akun melampirkan hashtag #gaymalaysia #gayindonesia #gaymuslim #gaycomics #komikmalaysia. Patut diduga bahwa akun ini dikelola oleh warga negara tetangga.

Kementerian Kominfo sendiri telah meminta Instagram menutup akun kontroversial @alpant**i, yang memuat komik bermaterikan kehidupan pria muslim gay. PPP mendukung Kominfo.

“PPP dukung Kominfo agar IG tersebut di shut down oleh IG,” kata Sekjen PPP Arsul Sani, Minggu (10/2/2019).

Bagi Arsul, kebebasan berekspresi tak boleh merusak moral bangsa. Apalagi Indonesia dihuni oleh penduduk yang mayoritas beragama Islam.

“Tidak bisa atas nama kebebasan berekspresi kemudian kita biarkan rusak moralitas bangsa ini yang mayoritas umat Islam,” tandasnya. (sk)