Fraksi PPP: Dalam UU MD3 Banyak Pasal Kontroversial

145

PPP.OR.ID – Anggota Komisi III DPR-RI Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Arsul Sani mengakui, terdapat beberapa pasal yang kontroversial dalam UU MD3. Pasal-pasal tersebut rawan digugat dan dibatalkan.

Arsul Sani mencontohkan pasal 122 a tentang penghinaan terhadap parlemen atau contempt of parliament, yang mengatur bahwa Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) bisa mengambil langkah hukum atau langkah lain terhadap pihak yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR.

Menurut Arsul Sani, kata ‘merendahkan’ itu perlu penjelasan lebih lanjut. Selain itu, pasal penambahan kursi pimpinan MPR. Dalam hal ini, DPD tidak dilibatkan dalam keputusannya. Padahal, ada unsur DPD di dalam MPR.

“Saya mengingatkan bahwa itu pasti kalau diuji materi kemungkinan besar dibatalkannya itu sangat terbuka,” ucap Arsul Sani, Sabtu (17/2).

Sejalan dengan hal itu, Arsul Sani yang juga Sekjen PPP memberi catatan terhadap pasal 73 tentang pemanggilan paksa. Beliau mengakui ada ketentuan yang tergolong berlebihan yang menyebut polisi bisa menyandera selama 30 hari selama menjalankan panggilan paksa yang diminta oleh parlemen.

“Kami (F-PPP) ingin kalau orangnya sudah dipaksa memberi keterangan, ya sudah, jangan ada penyanderaan,” lanjut Arsul Sani.

Arsul Sani pun mempersilakan masyarakat untuk mengkritik DPR. Hanya saja, pihaknya berharap kritik tidak memuat unsur penghinaan.

“Kami dikritik keras-keras saja masih kadang tertidur, apalagi kalau enggak dikritik,” pungkas Arsul Sani. (Ch)