Fraksi PPP: Densus Anti Korupsi Jangan Terlalu Viral

118

PPP.OR.ID –  Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP), Arsul Sani, mengatakan pembahasan pembentukan Detasemen Khusus Antikorupsi oleh Kepolisian RI bijaknya tidak terlalu di viral di media.

“Internal di Komisi III mengatakan semestinya ini jangan terlalu menjadi viral di media soal Densus. Seharusnya konsepnya matang dulu,” kata Arsul Sani melalui keterangan persnya pada ppp.or.id, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/10/2017).

Komisi Hukum dan Polri gencar menggodok pembentukan Densus Antikorupsi sejak dua pekan lalu. Namun hasil rapat terbatas kabinet yang dipimpin Presiden Joko Widodo, kemarin, memutuskan menunda pembentukan densus itu. Pemerintah menyimpulkan usul Polri itu perlu dikaji lebih mendalam.

Sekretaris Jendral PPP itu sependapat ihwal perlunya kajian tersebut, bahwa pembahasan densus perlu sejenak untuk diendapkan terlebih dahulu.

“Perlu diendapkan dalam arti dibuatkan kajiannya secara matang, mengenai posisi, mengenai struktur organisasinya, mengenai sumber daya manusianya, itu kan harus dikuatkan,” ujar Sekjen PPP itu.

Lanjut Arsul mengingatkan, sejauh ini Komisi Hukum (Komisi III) baru menyepakati pembentukan Densus Antikorupsi, tapi belum membahas atau menyetujui secara rinci. Misalnya, bentuk organisasi, sumber daya manusia, dan anggaran. “Yang sepakat itu kan perlu adanya densus, tapi apakah densus itu sebagai lembaga, sebagai unit kerja, atau sebagai apa, itu kan belum kami sepakati,” pungkasnya. (ay)