Fraksi PPP Inginkan Perjelas RUU Antiterorisme

59

PPP.OR.ID – Anggota Pansus RUU Antiterorisme Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengatakan, sebagian besar fraksi menginginkan ada definisi yang ketat terkait terorisme.

Arsul berujar, suatu kejahatan bisa dikategorikan terorisme apabila pelaku memiliki motif politik, motif ideologi dan menimbulkan ancaman terhadap keamanan negara.

“Karena memang tidak bisa ditutupi, termasuk PPP, ingin agar tidak gampang sedikit-sedikit peristiwa, katakanlah bom, langsung diterapkan UU Terorisme,” kata Arsul Sani.

Menurut Arsul Sani, unsur motif, ideologi dan mengancam keamanan negara harus ada dalam definisi sebagai unsur pembeda antara tindak pidana biasa dengan kejahatan terorisme.

Di sisi lain, keterlibatan pelaku dalam suatu jaringan kelompok terorisme juga penting dibuktikan oleh penegak hukum.

“Karena begitu dicap teroris, maka stigma itu akan terus menempel. Kecuali kalau perbuatannya itu karena dia anggota jaringan teroris, dia sudah ikut pelatihan dan lain-lain. Itu baru boleh dikenakan (UU Antiterorisme),” tandas Arsul Sani yang juga menjabat Sekjen Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP tersebut.

Sebelumnya, pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme ( RUU Antiterorisme) kembali diperpanjang. Pengesahan RUU yang sedianya akan dilakukan pada Masa Sidang IV DPR Tahun Sidang 2017-2018 atau 5 Maret hingga 27 April 2018, akhirnya mundur.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU Antiterorisme, Muhammad Syafi’i mengungkapkan, bahwa dalam pembahasan tersebut terjadi perbedaan pendapat antara DPR dan Pemerintah terkait definisi terorisme. (Af)