Fraksi PPP: Panja RKUHP Segera Bekerja Kembali

54

PPP.OR.ID – Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani menyampaikan, rapat Panitia Kerja (Panja) Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) Komisi III DPR RI akan segera bekerja. Rapat tersebut akan berlangsung secara terbuka dan bisa disaksikan oleh masyarakat umum.

Selain itu, pihaknya juga menghimbau agar masukan publik berupa perspektif hukum untuk memperkaya RKUHP bisa disampaikan ke Komisi III DPR.

“Acara rapat Panja ini benar-benar terbuka. Silakan elemen masyarakat sipil memberi masukan,” ujar Arsul Sani, Rabu (4/7/2018).

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PPP tersebut juga menjelaskan, dinamika pembahasan RKUHP tidak lepas dari keputusan politik. Misalnya, pembahasan larangan penyebaran ideologi komunis. Dalam RKUHP cuma dimuat dalam dua pasal. Tapi, perdebatannya mencapai tiga tahun.

Pasal-pasal seperti itulah, lanjut Arsul Sani, yang membuat Panja bekerja hingga tiga tahun. Itulah politik hukum dalam pembahasan RKUHP. Terlebih juga perdebatan hukuman mati. Sebagian fraksi menginginkan dihapus dan sebagian lain ingin mempertahankannya. Tapi, akhirnya ketemulah jalan tengah yang diyakini sebagai jalan hukum Indonesia. Hukuman mati tetap dipertahankan ada dalam RKUHP.

“Proses pembahasan memang lebih banyak politik hukumnya. Tapi, terus terang meskipun ini undang-undang pidana, kepentingan politiknya tetap sedikit,” jelas Arsul Sani.

Arsul Sani juga menyampaikan perdebatan soal hukuman bagi koruptor. Sempat diusulkan ada hukuman minimal bagi tindak pidana korupsi. Pihaknya mengaku tidak setuju itu. Namun, masukan dari kalangan LSM menginginkan, RKUHP menyebut hukuman minimal untuk koruptor.

“Kalau hukuman minimal tidak disebutkan, nanti koruptor-koruptor dihukum sangat ringan. Itu juga menghambat pemberantasan korupsi. Jadi, ini buah simalakama. Kita pilih yang ini salah, pilih yang itu juga salah. Perdebatan-perdebatan itu cukup panjang di internal Panja,” pungkas Arsul Sani. (Ch)