Fraksi PPP Tegaskan DPR Butuh Kritik

149

PPP.OR.ID – Anggota Komisi III DPR-RI Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani memastikan, lembaganya tidak anti kritik. Pasca pengesahan Undang-undang MPR, DPR, DPRD dan DPD (MD3).

Arsul Sani yang juga Sekjen PPP menjelaskan, pasal itu tidak bermaksud bahwa DPR menolak kritik. Hanya, setiap orang diminta lebih berhati-hati saat menyampaikan kritik.

Sebab, Arsul Sani melanjutkan, terkadang kritik disampaikan dengan penghinaan. Meski demikian, dapat tetap dibedakan antara kritik, penghinaan atau penistaan.

“Sebisa mungkin budayakan kritik yang tidak berkonten penghinaan. Pilihlah kata-kata biasa. Tapi tidak perlu santun-santun amat, karena nanti enggak bunyi,” ungkap Arsul Sani.

Terkait hal itu, Arsul Sani mengatakan, tidak ada keinginan DPR untuk membatasi kritik lewat revisi UU MD3.

“Anggota Dewan memang harus dikritik. Dikritik saja kita masih suka ngantuk dan tidur, apalagi kalau nggak ada kritik. Ngorok jangan-jangan kami. Itu gunanya kritik supaya kita terbangun juga,” ujar Arsul Sani, Sabtu (17/2/2018).

Sejalan dengan hal itu, Arsul Sani menjelaskan, soal kritik ini sempat disampaikan oleh Ketua DPR Bambang Soesatyo saat menyampaikan pidato berjudul ‘Kami Butuh Kritik’ dalam rapat paripurna penutup persidangan III DPR tahun sidang 2017-2018.

Dalam pidatonya, Bambang Soesatyo menepis tudingan dan menyebut DPR justru menjadikan kritik sebagai pemacu kinerja. Dia juga menyatakan kritik dari publik menjadi dasar pengambilan keputusan DPR.

“Justru kita harus menjadikan kritik sebagai vitamin yang dapat menyegarkan kehidupan demokrasi,” kata Bambang Soesatyo dalam pidatonya.

Sejalan dengan hal itu, Arsul Sani melanjutkan, kritik dari masyarakat sangat dibutuhkan selama disampaikan dengan baik.

“Jika masih sebatas mengatakan kinerja anggota DPR ‘buruk, kurang, dan kurang baik’, pihaknya masih bisa menerima. Apalagi hal itu berdasarkan bukti kurangnya kinerja mereka,” pungkas Arsul Sani. (Ch)