Fraksi PPP Tidak Sepakat Usulan Perppu Pergantian Calon Kepala Daerah

100

PPP.OR.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusulkan kepada pemerintah untuk menerbitkan Pengganti Undang-undang (Perppu), terkait pergantian Calon Kepala Daerah yang menjadi tersangkut tindak pidana korupsi.

Komisioner KPK Saut Situmorang menilai, Perppu pergantian Calon Kepala Daerah tersebut lebih baik, ketimbang meminta penundaan proses hukum terhadap Calon Kepala Daerah.

Sementara itu, Anggota Komisi II DPR-RI Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Ahmad Baidowi angkat bicara, terkait usulan KPK kepada pemerintah‎ agar mengeluarkan Perppu. Menurut beliau, usulan tersebut memberikan ketidakadilan bagi Calon Kepala Daerah.

“Kalau kemudian Calon Kepala Daerah diganti ditengah jalan, itu menjadi tidak fair,” ujar Achmad Baidowi, Minggu, (18/3/2018).

Achmad Baidowi yang juga Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PPP melanjutkan, biarlah pencalonan kepala daerah yang menjadi tersangka, diproses sesuai Undang-undang yang berlaku saat ini. Dan mereka tidak gugur keikutsertaanya dalam Pilkada.

“Bisa saja seseorang ditersangkakan, terus ada tetangganya karena tidak suka, lalu diperkarakan, ditersangkakan. Terus, gara gara itu orang tersebut diganti kan tidak fair juga.‎ Kemungkinan itu harus dibaca juga,” tegas beliau.

Senada dengan itu, beliau menambahkan, Undang-undang yang mengatur Calon Kepala Daerah saat ini, berangkat dari pandangan atau penilaian orang yang mengajukan atau mendaftar di Pilkada, merupakan orang orang yang sudah merasa berintegritas dan sudah tahu syarat-syarat pencalonan, salah satunya tidak terlibat dalam tindak pidana.

“Jadi menurut saya‎, engga perlu KPK masuk ke arah sana, karena Perppu itu rananhnya pemerintah, dan UU itu ranahnya DPR dan pemerintah. Jadi KPK sebagai penyelenggara negara ya laksanakan saja perintah UU seperti apa,” pungaks beliau. (Ch)