Hari Penyiaran Nasional, Fraksi PPP Rumuskan Langkah KPI Lebih Baik

160

PPP.OR.ID – Tepat hari ini Minggu (1/4) Indonesia memperingati 85 tahun Hari Penyiaran Nasional (HPN). 1 April dipilih karena di tanggal yang sama pada 1933, berdiri radio milik orang Indonesia pertama bernama Solosche Radio Vereeniging (SRV).

Meski demikian, perayaan yang berlangsung sejak 2010 itu seperti tak diakui negara. Sampai saat ini pemerintah belum menetapkan Hari Penyiaran Nasional lewat Keputusan Presiden (Keppres).

Menanggapi persoalan demikian, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPR RI mendorong pemerintah untuk lebih memperhatikan nasib penyiaran di tanah air, selain itu mendorong lembaga terkait dalam hal ini Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) lebih ketat dalam menyeleksi dan memproteksi tayangan yang beredar.

Anggota Komisi I DPR Fraksi PPP, Arwani Thomafi, memberikan sejumlah rumusan agar penyiaran di Indonesia lebih baik lagi, dan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia.

“Pertama, mendorong Presiden Joko Widodo untuk segera menerbitkan Keputusan Presiden (Kepres) untuk menetapkan 1 April diperingati sebagai hari penyiaran.  Penetapan ini penting untuk eksistensi penyiaran dalam konteks pembangunan bangsa dan negara.

Catatan kedua, menurut Arwani Thomafi peringatan hari penyiaran ini dapat dijadikan momentum penting untuk segera membereskan pembahasan RUU Penyiaran, salah satunya terkait dengan memperkuat kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).  Lembaga ini agar mampu mendemokratisasikan frekwensi publik untuk kepentingan khalayak.

“Ketiga, mendorong KPI untuk lebih tegas terhadap tayangan-tayangan yang berisi promosi LGBT,  pornografi,  bulying,  serta tayangan yang tidak memiliki nilai edukasi ke masyarakat.  Sikap tegas ini penting untuk memastikan tayangan di frekewensi publik mencerminkan nilai budaya, agama dan Hukum”, jelas Politisi asal Rembang tersebut

Terakhir yanh keemapt, kata pria yang akrab disapa Gus Aang itu, KPI juga harus memastikan di tahun politik ini lembaga penyiaran harus dalam posisi netral dan mengikuti aturan sebagaimana ditetapkan penyelenggara pemilu. Lembaga penyiaran memiliki peran strategis untuk menciptakan suasana politik yang kondusif. (Oky)