Jokowi Gratiskan Jalur Suramadu, Ketum PPP Yakin Tak Ada Unsur Kampanye

108
PPP
Foto : Istimewa

PPP.OR.ID , Jakarta – Petahana Joko Widodo diadukan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) oleh Forum Advokat Rantau (FARA), Selasa, (30/10), kemarin. Penyebabnya, Jokowi dianggap melakukan kampanye terselubung saat menggratiskan jalur transportasi di jembatan penyeberangan Surabaya-Madura (Suramadu).

Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Muhammad Romahurmuziy menilai, laporan tersebut merupakan hak warga negara dan sah-sah saja dilakukan. Namun dia yakin, tidak ada unsur kampanye dalam kebijakan yang dilakukan oleh Jokowi.

“Itu, kan kebijakan publik didasarkan atas analisa mendalam dan sudah dilakukan selama beberapa tahun terakhir atas evaluasi keberadaan jembatan Suramadu. Kalau seluruh kebaikan yang dibuat untuk masyarakat kita disebut kampanye, ya susah dong,” tegas Gus Rommy —sapan akrab Romahurmuziy— di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (31/10).

Dia menambahkan, kebijakan populis yang dilakukan oleh petahana Jokowi tidak hanya dilakukan jelang Pilpres semata, melainkan sudah dilakukan sebelumnya. Pun jika terpilih nanti, Jokowi yang menggandeng Maruf Amin sebagai calon wakil presiden ini diyakini akan melanjutkan kebijakan populisnya.

Gus Rommi juga memahami bahwa jelang tahun politik ini, kompetitor terus melakukan propaganda atas semua kebijakan yang dilakukan pemerintah. Tidak hanya Suramadu, pembagian sertifikat tanah juga dianggap sebagai bentuk pencitraan Jokowi.

“Segala kesalahan buruknya pelayanan publik di semua tingkatan dialamatkan sebagai kesalahan Pak Jokowi. Padahal kita tahu persis evaluasi (gratisnya tol Suramadu – red) dilakukan selama 9 tahun terakhir ini. Ternyata pertumbuhan ekonomi di Madura tidak sebaik yang diproyeksikan ketika jembatan itu pertama kali dirancang,” tegas dia. (Sk)