Kilas Balik Perjuangan PPP Perjuangkan RUU di DPRD

388
PPP
Foto : Istimewa

http://PPP.OR.ID , Jakarta – Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangaunan (PPP), Amir Uskara menegaskan partainya tetap konsisten di garis perjuangan umat.

Menghadapi agenda politik Pileg 2019 dan Pilpres 2019, partai besutan Romahurmuziy ini terus memperjuangan UU Pesantren dan Pendidikan Agama di DPR RI.

“Kami terus mendorong dua RUU di parlemen, RUU Anti Miras Miras dan RUU Pesantren dan Pendidikan Agama, dan alhamdulillah tahun ini untuk RUU Pesantren dan Pendidikan Agama sudah bisa masuk di Badan Legislasi DPR RI,” terang Anggota DPR RI asal Sulsel ini saat diskusi “Membedah Perjuangan Politik PPP” di Coffeholic Sija, Mal Panakukang, Selasa (20/11/2018)

Ada hal menarik saat meloloskan RUU Pesantren dan Pendidikan Agama dibahas di DPR RI. “Perjuangan ini tidak mudah. Kami menggunakan lobi-lobi istana, meminta dukungan fraksi-fraksi pendukung pilpres, dan hasilnya alhamdulillah,” ujarnya di hadapan peserta diskusi dari beberapa media.

Namun, menurutnya, ketika RUU itu disetujui di DPR RI bukan lagi milik PPP, namun milik semua fraksi di DPR RI.

“Ini yang kurang diketahui masyarakat. Begitu di luar kami begitu nyaring mendorong ini, nah saat masuk ke dalam (dibahas di DPR), fraksi lain juga ikut nyaring. Tapi kami tetap konsisten memperjuangkan kepentingan umat,” paparnya.

Tidak sampai di situ, PPP juga terus memberi perhatian besar dalam memperjuangkan undang-undang bernuansa agama (syariah), baik di tingkat nasional maupun daerah.

Bahkan, saat mengeluarkan rekomendasi calon di Pilkada 2018 lalu, PPP memberi syarat kepada calon gubernur, bupati, dan walikota yang penduduknya mayoritas agar memperjuangan perda-perda syariah.

“Selama ini PPP berada di garda terdepan. PPP berhasil menginsiasi UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Sehingga umat Islam menjalankan perkawinan sesuai syariat Islam. PPP juga berada di garda terdepan pada lahirnya UU No.7/ 1974 tentang Penertiban Perjudian, UU 38/1999 tentang

Pengelolaan Zakat, UU 44/2008 tentang Pornografi, dan lainnya,” tandasnya. (Sk)